JAKARTA – Upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana mendapat apresiasi dari DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai langkah cepat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan komitmen kuat negara dalam melindungi hak belajar peserta didik di tengah situasi darurat.
Apresiasi itu disampaikan Hetifah usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Terkait itu, Hetifah pun merespon Kemendikdasmen yang dilakukan secara terstruktur—mulai dari fase tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi—menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan layanan pendidikan tetap berjalan.
“Kami mengapresiasi kerja Kemendikdasmen yang secara sistematis melakukan pemulihan layanan pendidikan, dari masa tanggap darurat sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hetifah, dikutip Senin (19/1/2026).
Dalam paparannya, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pada Tahap 1, pemerintah langsung mengaktifkan Pos Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 4.639 satuan pendidikan terdampak bencana, terdiri atas 2.878 sekolah di Aceh, 1.259 sekolah di Sumatra Utara, dan 502 sekolah di Sumatra Barat.
Akibat bencana tersebut, sebanyak 59.397 guru tidak dapat mengajar selama 1 hingga 3 minggu. Dampaknya, sekitar 683.259 siswa mengalami gangguan proses pembelajaran.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melakukan pembersihan sekolah dan menyelenggarakan pembelajaran darurat. Untuk tahun 2026, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah yang rusak diperkirakan mencapai Rp2,247 triliun. Kebutuhan terbesar berada di Aceh sebesar Rp2 triliun, disusul Sumatra Utara Rp135 miliar dan Sumatra Barat Rp32,5 miliar.
Saat ini, sekitar 96 persen sekolah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih harus belajar di tenda, menumpang di gedung lain, atau masih dalam proses pembersihan.
Memasuki Tahap 2, Kemendikdasmen menyiapkan layanan pendidikan darurat dengan membersihkan 4.182 satuan pendidikan, mendirikan 153 tenda dan 160 ruang kelas darurat, serta menyalurkan 27.000 paket school kit. Total anggaran operasional tahap ini mencapai Rp25,9 miliar.
Pemerintah juga memberikan tunjangan khusus kepada 16.467 guru terdampak bencana, terdiri dari 7.861 guru di Aceh, 5.783 guru di Sumatra Utara, dan 2.795 guru di Sumatra Barat, dengan total anggaran Rp32,9 miliar. Selain itu, disiapkan pula santunan bagi guru terdampak serta penguatan pembelajaran darurat melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026, bimbingan teknis, pendampingan sekolah, dukungan psikososial, hingga monitoring kehadiran guru dan siswa.
Sementara pada Tahap 3 yang masih dalam proses verifikasi data, pemerintah menyiapkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 sekolah rusak berat, serta 180 sekolah rusak total. Adapun 1.477 sekolah rusak ringan didorong memanfaatkan fleksibilitas dana BOS.
Tahap ini juga mencakup pemulihan pembelajaran, pemulihan trauma, penyesuaian penerimaan peserta didik terdampak bencana, serta penguatan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan pentingnya kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Ia meminta Kemendikdasmen segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dibiayai melalui alokasi anggaran khusus kebencanaan, bukan dari anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026.
“Skema anggaran harus adil dan tidak mengorbankan program revitalisasi reguler yang sudah direncanakan sebelumnya,” tegasnya.
Hetifah juga menekankan pentingnya fasilitas pendidikan di hunian sementara bagi warga terdampak bencana, seperti ruang kelas darurat, pojok belajar, dan tempat bermain anak yang aman.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi bagian integral dalam penanganan bencana. Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang kesulitan bersekolah karena jarak sekolah yang jauh dari hunian sementara.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak pada masa depan mereka,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hetifah menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan bencana tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran,” pungkasnya.
Ia juga meminta pengawasan kebencanaan dilakukan secara menyeluruh hingga fase pascabencana, disertai publikasi data yang transparan, konsisten, dan akurat agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
