JAKARTA – Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memiliki potensi besar untuk berkembang apabila konektivitas antarwilayah diperkuat melalui layanan angkutan perintis.
Sulbar, yang resmi menjadi provinsi ke-33 pada 22 September 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, memiliki karakteristik wilayah yang menuntut dukungan transportasi darat yang andal.
“Sulawesi Barat kaya dengan produk pangan khas. Mulai dari olahan ikan, sagu, pisang, sampai beragam kue tradisional seperti jepa, gogos kambu, sambusa, hingga kue cucur dan apang. Agar produk ini bernilai ekonomi lebih tinggi, konektivitas harus terus diperbaiki,” ujar Djoko, Jumat (12/12/2025).
Di provinsi ini, layanan bus perintis dioperasikan melalui 12 armada yang berjalan pada lima trayek, mayoritas menghubungkan berbagai daerah menuju Mamuju. Satu trayek dikhususkan melayani kawasan transmigrasi.
Berdasarkan data Perum DAMRI Cabang Mamuju tahun 2025, trayek yang beroperasi meliputi Mamuju–Tasu–Salubatu–Keppe (120 km), Mamuju–Martajaya (296 km), Terminal Majene–Aralle (165 km), Terminal Tipalayo–Pelabuhan Mamuju (199 km), serta Batu Parigi–Mamuju–Lambanan (278 km) yang khusus melayani daerah transmigrasi. Jalur Majene–Aralle menjadi rute favorit mahasiswa karena terhubung dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).
Djoko mengungkapkan sejumlah kendala yang masih membayangi operasional bus perintis di Sulbar. Pertama, armada tua berusia di atas 8–10 tahun yang rawan rusak. “Perlu penggantian armada dan peningkatan kualitas perawatan kendaraan sesuai standar,” katanya.
Kendala kedua adalah terbatasnya spare part jenis slow moving di wilayah Mamuju, yang menyebabkan perbaikan bus sering tertunda lama. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerja sama pengadaan dengan toko suku cadang di Sulawesi Selatan.
Ketiga, pengadaan BBM bersubsidi (solar) yang kerap terkendala antrean panjang di SPBU. Pengelola layanan diminta menjalin kerja sama langsung dengan SPBU penyalur solar.
Untuk meningkatkan konektivitas regional, Djoko menyarankan pembukaan trayek angkutan barang perintis melalui pelabuhan terdekat, misalnya dari Parepare, mengingat kapal tol laut belum masuk langsung ke Sulbar.
Ia juga menilai perlu adanya penambahan trayek angkutan penumpang yang tidak hanya berpusat di Mamuju. Kabupaten-kabupaten diminta mengusulkan trayek baru yang menghubungkan pusat kabupaten dengan kawasan transmigrasi. Dalam RPJMN 2025–2029, terdapat lima kawasan transmigrasi di Sulbar: Tobadak, Sarudu Baras, Ulumanda, Tubbi Taramanu, dan Mambi Mehalaan.
“BPTD Sulawesi Barat bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan angkutan perintis, baik untuk penumpang maupun barang,” ujar Djoko.
Dalam aspek ekonomi, layanan bus perintis dinilai mampu membuka akses pasar bagi petani dan transmigran, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan UKM. “Dengan tarif yang terjangkau, masyarakat tidak lagi bergantung pada transportasi sewa yang mahal,” kata Djoko.
Sementara itu, dari sisi sosial, angkutan perintis mempermudah warga mengakses layanan kesehatan di pusat kabupaten, membuka peluang pendidikan lanjutan bagi pelajar, serta memperkuat interaksi sosial antarwilayah.
Djoko menegaskan bahwa keberadaan bus perintis sangat krusial dalam membuka keterisolasian wilayah. Layanan ini memudahkan warga mengakses pelayanan pemerintah hingga terhubung dengan jaringan transportasi yang lebih besar seperti terminal, pelabuhan, dan bandara.
“Bus perintis adalah katalisator pembangunan di daerah. Ia mengubah wilayah terpencil menjadi bagian yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
