JAKARTA – Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan jangka panjang, bukan kebutuhan mendesak saat ini.
Ia menyebut, prioritas utama pembangunan transportasi di Pulau Jawa masih berada pada penguatan layanan angkutan umum perkotaan dan pedesaan.
“Yang mendesak sekarang bukan kereta cepat. Kebutuhan vital kita adalah meningkatkan angkutan umum di kota dan desa, reaktivasi jalur rel yang tidak aktif, memperkuat layanan AKDP, dan memastikan jaringan jalan sampai ke pelosok desa berfungsi baik,” ujar Djoko dalam keterangan yang diterima, Senin (10/11/25)
Wacana pembangunan Kereta Cepat Jakarta hingga Surabaya terus menjadi bahan kajian pemerintah karena dinilai memiliki potensi meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Djoko mengingatkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sejatinya sudah jauh lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Jalan tol dari Merak sampai Surabaya bahkan sudah tersambung hingga Probolinggo. Mobilitas orang dan barang sudah meningkat pesat, waktu tempuh terpangkas hingga 50 persen,” jelasnya.
Djoko memaparkan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) seharusnya menjadi pelajaran penting. Menurutnya, proyek tersebut sejak awal merupakan pilihan politik, bukan kebutuhan mendasar masyarakat.
“KCJB itu keinginan Presiden Joko Widodo. Karena bukan kebutuhan prioritas, akhirnya menimbulkan pro dan kontra, apalagi sekarang PT KAI harus mencicil utang Rp 2,2 triliun pada 2025,” ujarnya.
Ia mengutip studi Bank Dunia (2019) yang mencatat biaya konstruksi Kereta Cepat di Tiongkok berkisar USD 17–21 juta per kilometer, tergantung kecepatan operasionalnya. Sementara itu, biaya konstruksi HSR Jakarta Bandung mencapai USD 33 juta per kilometer, dan total biaya proyeknya mencapai USD 51 juta per kilometer.
“Selisih biaya itu terjadi karena KCJB merupakan proyek HSR pertama di Indonesia, banyak biaya persiapan, impor material, hingga instalasi fasilitas dan utilitas yang di Tiongkok justru ditanggung pemerintah,” jelasnya.
Sebagai pembanding, Djoko menyebut biaya pembangunan MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per km pada fase 1 dan Rp 2,3 triliun per km pada fase 2, serta LRT Jabodebek Rp 600 miliar per km (tidak termasuk pembebasan lahan).
Meski jaringan jalan dan rel semakin kuat, transportasi umum massal di Pulau Jawa dinilai belum merata. Dari 30 kota di Jawa, baru sembilan kota (30 persen) yang memiliki transportasi umum modern berbasis pembelian layanan. Sementara dari 85 kabupaten, baru empat kabupaten (4,7 persen) yang memiliki layanan serupa.
Di pedesaan, kondisi lebih memprihatinkan. Dari total sekitar 24.772 desa di Jawa, angkutan pedesaan yang masih beroperasi tinggal kurang dari 5 persen, dengan armada berusia rata-rata di atas 10 tahun.
“Angkutan pedesaan itu mati pelan-pelan. Orang lebih memilih sepeda motor, transportasi daring muncul, pandemi juga mempercepat kemundurannya,” kata Djoko.
Penulis : lazir
Editor : ameri
