JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil langkah cepat menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Tiga pejabat langsung dinonaktifkan dari jabatannya untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan menjaga stabilitas program infrastruktur di wilayah tersebut.
Langkah tegas itu diumumkan Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam keterangannya diterima, Selasa (1/7/2025)
Ia menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen memperkuat integritas birokrasi dan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik korupsi, terlebih yang melibatkan proyek strategis nasional.
“Kami menonaktifkan tiga pejabat, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, dan Kepala BBPJN Sumut. Ini penting agar penanganan kasus berjalan tanpa konflik kepentingan dan pelayanan publik tetap berlangsung,” kata Dody.
Salah satu pejabat yang dicopot adalah HEL, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga terlibat dalam kasus suap terkait proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional. Total lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT yang digelar KPK pada Kamis (26/6/2025) malam)
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek yang disorot merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun anggaran 2025 di Sumatera Utara, dengan nilai kontrak mencapai ratusan miliar rupiah. KPK menduga terdapat praktik pengaturan pemenang tender serta pemberian imbalan kepada pihak tertentu.
“HEL juga telah diberhentikan sementara sebagai ASN karena sedang menjalani proses hukum dan ditahan penyidik,” ujar Dody.
Sementara itu, Kepala Satker PJN Wilayah I dan Kepala BBPJN Sumut dinilai belum melaksanakan tugas pengawasan secara optimal. Kementerian PUPR menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk ketiga posisi strategis itu demi menjamin kelangsungan proyek dan efisiensi layanan publik.
Dody juga menyampaikan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran kementerian untuk melakukan bersih-bersih birokrasi tanpa kompromi. “Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu,” kata Dody mengutip pesan Presiden.
Ia menambahkan, kementerian tidak hanya akan memperkuat pengawasan internal, tetapi juga mendorong reformasi sistemik untuk menurunkan beban ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi penghambat pembangunan. “Kita harus memperbaiki tata kelola agar ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita turun. Reformasi birokrasi bukan pilihan, tapi keharusan,” ujarnya.
Kementerian PUPR menyatakan akan terus bekerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lain dalam proses penyidikan. Dody juga mengimbau seluruh ASN di lingkungan PUPR agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan momentum introspeksi.
“Kita tidak boleh mentoleransi penyimpangan, sekecil apa pun. Kementerian PUPR akan berdiri di garis depan untuk membenahi sistem dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
