MALANG SELATAN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dinilai bukan sekadar persoalan cuaca dan musim kemarau. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti kesalahan kebijakan tata ruang, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya langkah antisipasi sebagai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
Hasto menilai, pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama jika berujung pada alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, harus ditindak tegas. Tanpa pembenahan kebijakan dan penegakan hukum, karhutla berisiko terus menjadi persoalan tahunan.
“Pertama, kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit, apalagi dari hutan-hutan? Hutan harus dilindungi, dan harus ada moratorium hutan,” kata Hasto saat menjawab pertanyaan peserta webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10/2026).
“Supremasi hukum harus dibangun. Mereka yang membuka lahan dengan membakar harus dikenakan sanksi tegas, apalagi jika setelah dibakar kemudian dikonversi menjadi lahan sawit,” ujarnya.
Hasto juga mengkritik karakter tanaman sawit yang dinilainya membatasi pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya.
“Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya,” katanya.
Menurut Hasto, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, seperti Kalimantan dan Sumatera. Bencana ini juga membawa konsekuensi terhadap citra Indonesia di mata negara tetangga ketika asap lintas batas mengganggu kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
“Betapa menderitanya rakyat Indonesia di Kalimantan, mereka adalah kita. Betapa menderitanya di Sumatera. Tetapi betapa menurunnya marwah bangsa ini ketika asap sampai ke Singapura, Malaysia, dan Brunei,” ujar Hasto.
Ia menggambarkan bagaimana negara-negara tetangga mempertanyakan kemampuan Indonesia menangani kebakaran hutan, sementara dampak asapnya turut mereka tanggung.
“Indonesia negara besar, masa Anda tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kemudian kami harus ikut menanggung akibatnya? Ini kan menurunkan marwah kita sebagai bangsa,” katanya.
Bagi Hasto, kondisi tersebut semestinya menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kebijakan yang lebih serius, bukan sekadar respons ketika api sudah meluas.
Hasto juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi potensi El Nino ekstrem yang dapat memperparah kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut.
Menurut dia, peringatan para ahli seharusnya diikuti langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang memadai. Namun, ia menilai upaya tersebut masih kurang.
“Banyak pakar sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut yang berpotensi menciptakan titik-titik api. Tapi PDI Perjuangan melihat langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan sangat kurang,” ujarnya.
Ia menilai, karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kemampuan mitigasi bencana.
“Ini bukan peristiwa sekali. Ini kejadian yang berulang yang menunjukkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam melakukan hal itu,” kata Hasto.
Selain faktor cuaca, ia menyoroti dugaan praktik pembakaran yang berkaitan dengan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan komoditas lainnya. Menurutnya, praktik semacam itu harus dicegah melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum.
Sebagai langkah pemulihan, Hasto mendorong gerakan penghijauan dan penanaman pohon secara serentak. Selain memulihkan lingkungan, program tersebut dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu, pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita,” ujarnya.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan menjalankan program penghijauan tahunan dengan menanam sedikitnya 235.000 pohon. Program tersebut, menurut Hasto, dilanjutkan dari gerakan yang digagas Megawati Soekarnoputri.
Hasto juga mengusulkan gerakan satu orang menanam satu pohon sebagai upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Artinya, satu tahun kalau semua komit, kita bisa menanam setidak-tidaknya 200 juta pohon,” katanya.
Bagi Hasto, penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman ketika api muncul. Pembenahan tata ruang, penindakan terhadap pembakaran lahan, kesiapsiagaan menghadapi musim kering, dan pemulihan hutan harus berjalan bersama agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Penulis : lazir
Editor : ameri
