JAKARTA — Arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan kembali menjadi pergerakan manusia terbesar di Indonesia. Meski kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan, tradisi pulang kampung diyakini tetap berjalan. Tantangannya kini bukan sekadar mengurai kemacetan, melainkan bagaimana negara hadir melindungi warganya tanpa mematikan denyut ekonomi nasional.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai ukuran keberhasilan mudik tak bisa lagi semata-mata dilihat dari lancarnya lalu lintas.
“Keberhasilan mudik itu soal keselamatan manusia dan keberlanjutan ekonomi. Negara harus mampu menjaga keduanya berjalan beriringan,” ujar Djoko di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia mengingatkan, kelancaran arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tidak bisa dijadikan patokan untuk menghadapi mudik Lebaran. Karakter perjalanan keduanya sangat berbeda.
Jika Nataru lebih didominasi perjalanan wisata dan mobilitas bersifat opsional, mudik Lebaran adalah perjalanan wajib secara kultural dan religius. Dorongan pulang kampung jauh lebih kuat, apalagi ditopang pencairan tunjangan hari raya (THR).
“Pada Lebaran, jumlah orang yang bergerak jauh lebih besar. Pemudik motor juga meningkat tajam karena ingin bertemu keluarga di kampung halaman,” jelasnya.
Djoko memprediksi pola mudik 2026 akan diwarnai fenomena “mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan”. Daya beli masyarakat mungkin tertekan, namun mudik tidak akan surut. Yang berubah adalah pola belanja dan pilihan moda transportasi.
Kondisi ini, menurutnya, harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik, terutama di daerah.
“Pemerintah harus mulai membangun ekosistem angkutan umum hijau sampai ke pelosok. Bus listrik buatan dalam negeri bukan hanya soal emisi, tapi juga soal penciptaan lapangan kerja hijau di daerah,” katanya.
Ia menilai maraknya travel gelap menjadi cermin lemahnya layanan angkutan umum lokal. Pembenahan, kata Djoko, tak bisa ditunda menunggu Indonesia Emas 2045.
Dalam beberapa tahun terakhir, program mudik gratis tak lagi terpusat di Jakarta. Berbagai provinsi, BUMN, hingga perusahaan swasta ikut ambil bagian.
Namun, persoalan kursi kosong akibat pendaftaran ganda masih kerap terjadi. Solusinya, Djoko mendorong integrasi seluruh penyelenggara mudik gratis ke dalam satu platform nasional milik Kementerian Perhubungan.
“Dengan satu sistem terpadu, pendaftar fiktif bisa dicegah. Masyarakat juga lebih mudah mengakses layanan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan aturan pembatalan. Peserta yang tak memberi kabar saat batal berangkat perlu dikenakan sanksi blacklist agar kuota benar-benar tepat sasaran.
Program mudik gratis, menurutnya, harus diperluas ke daerah-daerah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di setiap provinsi, agar manfaatnya tak hanya dirasakan warga Jabodetabek.
Selain bus, program mudik gratis kapal laut yang dimulai sejak 2024 juga dinilai krusial bagi masyarakat antarpulau berpenghasilan terbatas.
“Sebagai negara kepulauan, moda laut harus menjadi tulang punggung mudik jarak jauh,” tegasnya.
Djoko kembali mengingatkan bahaya mudik menggunakan sepeda motor, terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak.
“Risikonya sangat tinggi. Muatan berlebih dan jarak tempuh jauh membuat motor jadi moda paling rawan kecelakaan,” ujarnya.
Ia menyebut tren mudik motor menguat sejak 2005 seiring kemudahan kredit kendaraan. Motor tetap dipilih karena biaya jauh lebih murah dibanding tiket transportasi umum yang melonjak saat Lebaran.
Solusinya, kata Djoko, adalah memperbanyak kuota bus gratis dan mempermudah pendaftaran agar pemudik mau beralih ke moda yang lebih aman.
Anggaran mudik motor gratis bahkan dinilai lebih efektif jika dialihkan untuk menambah armada bus karena selama ini penyerapannya minim dan tidak signifikan mengurangi kepadatan.
Pembatasan angkutan barang saat Lebaran 2025 yang mencapai 16 hari menuai kritik dari pelaku usaha logistik. Menurut Djoko, kebijakan ini tak boleh terus-menerus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah diminta mulai mengoptimalkan jalur rel sepanjang lebih dari 4.500 kilometer di Pulau Jawa serta memperkuat logistik berbasis laut.
“Kereta api ideal untuk jarak menengah, laut untuk jarak jauh. Kalau beban logistik dialihkan dari jalan raya, arus mudik bisa lebih lancar tanpa melumpuhkan ekonomi,” paparnya.
Ia juga mendorong adanya relaksasi angsuran kendaraan bagi pengusaha truk serta pemberdayaan sopir sebagai relawan mudik agar dampak pembatasan bisa ditekan.
Djoko menegaskan, mudik kini telah berevolusi menjadi tantangan besar dalam pengelolaan mobilitas, logistik, dan keselamatan jiwa.
“Evaluasi mudik 2025 harus jadi titik balik. Negara harus berani berinvestasi besar pada angkutan umum lokal dan logistik berbasis rel,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan Mudik Lebaran 2026 tak boleh lagi diukur dari panjangnya antrean kendaraan atau cepatnya perjalanan.
“Yang terpenting adalah sejauh mana negara mampu melindungi warganya tanpa mengorbankan roda ekonomi nasional,” pungkas Djoko.
Penulis : amanda az
Editor : ameri
