Gus Hilman: Anggaran Kemendikdasmen Dipangkas Rp8 Triliun, Tunjangan Guru Harus Tetap Aman!

- Penulis

Senin, 10 Februari 2025 - 08:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 hingga Rp306 triliun, termasuk di sektor pendidikan. Salah satu yang terkena dampaknya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang anggarannya dipotong sebesar Rp8,035 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemangkasan lebih besar, yakni Rp22,5 triliun.

Menanggapi kebijakan ini, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi, atau yang akrab disapa Gus Hilman, meminta pemerintah tidak memangkas anggaran untuk tunjangan sertifikasi guru. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah hal mendasar yang harus tetap dijaga.

“Beberapa pos anggaran mungkin bisa dipangkas demi efisiensi, tetapi tunjangan sertifikasi guru jangan sampai terkena. Ini adalah hak yang mutlak bagi para guru sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa mereka dalam mencerdaskan anak bangsa,” ujar Gus Hilman pada Senin (10/2/2025).

Gus Hilman memahami bahwa kondisi ekonomi yang sulit mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.

“Kita sedang menargetkan Indonesia Emas 2045, dan itu tidak mungkin tercapai jika pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak menjadi prioritas utama. Pendidikan adalah fondasi utama untuk mencetak generasi unggul, dan itu harus dimulai dari sekarang, dari sekolah,” tegasnya.

Sebagai legislator muda berusia 25 tahun, Gus Hilman juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di berbagai daerah yang masih jauh dari kata sejahtera.

“Kalau kita lihat di daerah-daerah, banyak guru yang hanya mengandalkan gaji dari sekolah masing-masing. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu sebulan, bahkan ada yang di bawah itu. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, tunjangan sertifikasi guru harus tetap dipertahankan dan tidak boleh menjadi bagian dari anggaran yang dikorbankan.

“Jangan sampai para guru yang sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa justru tidak mendapatkan apresiasi yang layak dari negara,” pungkasnya. ***

 

 

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

5.700 Mahasiswa Timor-Leste Kuliah di Indonesia, Riset Bersama Diperluas
Pemerintah Perluas Wajib Belajar 13 Tahun, Revitalisasi TK Melonjak Jadi 13.831 Unit
Dua Tahun Belajar Pagi-Sore, SMAN 7 Pontianak Akhirnya Dapat Bantuan Revitalisasi
Kunjungi Rumah Mahasiswa Unram, Lalu Hadrian Ungkap Pentingnya KIP Kuliah
SMA Unggul Garuda Jangkau 51 Titik, Penerimaan Siswa Baru 2027/2028 Disosialisasikan
Orang Tua Siswa Buka Suara, Hetifah Soroti Keamanan Asrama Sekolah Rakyat Samarinda
Lantik 162 Pejabat Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti Tekankan Birokrasi yang Melayani
Toreh Sejarah Baru, Pramuka MA Khomsani Nur Lumajang Gelar Pelantikan Perdana

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 07:34 WIB

Pemerintah Perluas Wajib Belajar 13 Tahun, Revitalisasi TK Melonjak Jadi 13.831 Unit

Senin, 19 Oktober 2026 - 07:44 WIB

Dua Tahun Belajar Pagi-Sore, SMAN 7 Pontianak Akhirnya Dapat Bantuan Revitalisasi

Minggu, 18 Oktober 2026 - 11:32 WIB

Kunjungi Rumah Mahasiswa Unram, Lalu Hadrian Ungkap Pentingnya KIP Kuliah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 08:44 WIB

SMA Unggul Garuda Jangkau 51 Titik, Penerimaan Siswa Baru 2027/2028 Disosialisasikan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:08 WIB

Orang Tua Siswa Buka Suara, Hetifah Soroti Keamanan Asrama Sekolah Rakyat Samarinda

Berita Terbaru