Dosen Hukum Trisakti: Pengusaha Ayam Widuran Solo Bisa Dijerat Pasal Berlapis Soal Label Halal Palsu

- Penulis

Rabu, 28 Mei 2025 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Ayam Goreng Widuran (ilustrasi dibikin oleh chatgpt)

Ilustrasi Ayam Goreng Widuran (ilustrasi dibikin oleh chatgpt)

JAKARTA – Dugaan pemalsuan label halal oleh pengusaha Ayam Widuran di Solo menuai sorotan hukum. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menegaskan bahwa tindakan pelaku yang membuat label halal sendiri tanpa melalui proses resmi adalah bentuk penipuan dan pemalsuan yang bisa dijerat pasal berlapis.

“Pengusaha tersebut secara nyata melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan,” kata Azmi kepada wartawan, Rabu  (28/5/2025).

“Ia membuat label halal tanpa melalui proses, syarat, dan pengujian dari lembaga resmi, seperti MUI atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang ditunjuk negara.”

Azmi menilai perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

“Perbuatan ini memenuhi unsur dalam Pasal 368 KUHP karena berlangsung lama dan berkelanjutan,” ujarnya. “Selain itu, bisa dikenakan Pasal 8 jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.”

Ia juga mendesak pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas dan melakukan proses hukum terhadap pelaku.

“Ini kejahatan murni. Harus ada tindakan cepat, termasuk penahanan. Jangan beri ruang bagi pengusaha curang seperti ini. Harus ada efek jera,” tegas Azmi.

Menurutnya, tindakan pelaku yang memproduksi makanan dengan bahan tidak halal dan tetap mencantumkan label halal, jelas merupakan bentuk manipulasi yang sangat merugikan konsumen, terutama umat Muslim.

“Sejak awal pelaku sadar tindakannya merupakan penipuan. Ini bukan kesalahan administratif, melainkan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban masyarakat dan memicu kemarahan publik,” tandasnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah terungkap ke publik dan diakui oleh pengusaha terkait. Banyak pihak kini menuntut penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen dan kepastian hukum dalam produk pangan.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Disorot, Dosen Trisakti: Jangan Sampai Polisi Menebar Ketakutan
Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Diduga Bukan Mahasiswa, Azmi Minta Polda Metro Jaya Usut Tuntas
BAP Tambahan F Kembali Tertunda, Kuasa Hukum Siapkan Pengaduan ke Propam
Gugatan Akta Kelahiran Kandas Lagi, Naomi Nahuway Kembali Dimenangkan Pengadilan
KUHP-KUHAP Baru Jadi Tantangan Polisi, Polda Riau Perkuat Kesiapan Penyidik
Habiburokhman Ingatkan Bahaya RUU Perampasan Aset, Jangan Jadi Senjata Politik
Siang Ini Febrie Adriansyah Jalani Sidang Perdana, 38 Aset Tanah Senilai Rp846 Miliar Disita
OTT Oknum Pejabat Perumdam dan Auditor BPK, LAKI Soroti Integritas Pengawasan

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 08:20 WIB

Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Disorot, Dosen Trisakti: Jangan Sampai Polisi Menebar Ketakutan

Senin, 2 November 2026 - 14:07 WIB

Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Diduga Bukan Mahasiswa, Azmi Minta Polda Metro Jaya Usut Tuntas

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:48 WIB

BAP Tambahan F Kembali Tertunda, Kuasa Hukum Siapkan Pengaduan ke Propam

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:23 WIB

Gugatan Akta Kelahiran Kandas Lagi, Naomi Nahuway Kembali Dimenangkan Pengadilan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:23 WIB

KUHP-KUHAP Baru Jadi Tantangan Polisi, Polda Riau Perkuat Kesiapan Penyidik

Berita Terbaru