JAKARTA – Di tengah antrean panjang BBM yang masih terjadi di berbagai daerah, sebuah kabupaten di ujung timur Indonesia justru telah lebih dulu menemukan solusi transportasi yang hemat, ramah lingkungan, sekaligus sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan kini menjadi contoh nyata bagaimana kendaraan listrik mampu menjawab persoalan mobilitas di daerah terpencil yang sulit mendapatkan pasokan bahan bakar minyak.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan hybrid dan mobil listrik seharusnya diprioritaskan bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan distribusi BBM.
“Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi ke mobil hybrid dan mobil baterai lebih baik diberikan ke daerah yang kesulitan BBM. Kabupaten Asmat sudah memberikan contoh, di tengah kesulitan BBM, kendaraan listrik menjadi solusi bermobilitas,” ujar Djoko, Jumat (15/5/2026).
Jauh sebelum isu transisi energi ramai dibahas di kota-kota besar, masyarakat Asmat ternyata telah lebih dulu menjalani kehidupan dengan kendaraan listrik sebagai alat transportasi utama. Kabupaten ini bahkan dijuluki sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas warganya menggunakan motor listrik untuk aktivitas harian.
Fenomena tersebut berkembang bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan lahir dari kebutuhan dan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan kondisi geografis khas Asmat yang didominasi rawa dan lahan basah.
Di Kota Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, jalan-jalan dibangun dalam bentuk panggung berbahan kayu dan beton. Kondisi ini membuat kendaraan listrik dinilai jauh lebih cocok dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Selain lebih ringan sehingga mengurangi beban jalan panggung, ukuran motor listrik juga lebih sesuai dengan lebar jalan yang terbatas.
Penggunaan kendaraan listrik juga membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang selama ini mahal dan sulit didistribusikan ke wilayah pedalaman Papua. Biaya pengisian daya listrik dinilai jauh lebih murah dibanding membeli BBM yang sebelumnya bahkan pernah mencapai Rp60 ribu per liter sebelum kebijakan BBM satu harga diterapkan.
“Karena dari awal sudah menggunakan kendaraan listrik, bengkel-bengkel di sini juga khusus motor listrik. Onderdil yang dijual pun memang untuk kendaraan listrik,” kata Djoko.
Selain lebih hemat, kendaraan listrik dianggap lebih sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan di Asmat yang masih memiliki ekosistem alam yang kuat. Kendaraan listrik yang minim polusi dan nyaris tanpa suara dinilai membantu menjaga kualitas lingkungan permukiman serta tidak mengganggu ekosistem sekitar.
Keuntungan lain juga dirasakan dari sisi perawatan. Mesin kendaraan listrik memiliki komponen bergerak lebih sedikit dibanding mesin berbahan bakar minyak, sehingga lebih mudah dirawat di daerah yang terbatas bengkel dan suku cadang.
Djoko menyebut, transformasi transportasi di Asmat membuktikan bahwa masyarakat di daerah terpencil pun mampu beralih ke kendaraan listrik jika didukung kebutuhan dan kebijakan yang tepat.
“Jika masyarakat Agats bisa bertransisi ke kendaraan listrik, tentunya masyarakat di kota-kota lain juga bisa beralih ke kendaraan listrik. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk transisi,” ujarnya.
Menurut dia, pengalaman Asmat layak dijadikan model bagi daerah lain yang mengalami kendala distribusi BBM. Pengembangan kendaraan listrik di wilayah seperti itu diyakini mampu menekan ongkos distribusi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Data menunjukkan, penggunaan motor listrik di Agats terus meningkat. Pada 2018 tercatat sekitar 1.280 motor listrik digunakan masyarakat. Kini jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 unit.
Menariknya, motor listrik di wilayah tersebut dikategorikan sebagai sepeda. Pelat nomor hanya digunakan sebagai penanda retribusi sehingga penggunanya tidak diwajibkan memiliki STNK maupun SIM.
Kota Agats juga dikenal unik karena nyaris tanpa lampu lalu lintas, minim polisi lalu lintas, dan hampir tidak ada kecelakaan. Meski mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan listrik, kota ini juga tidak memiliki SPBU maupun SPKLU besar karena warga lebih memilih mengisi daya kendaraan langsung di rumah masing-masing selama 8 hingga 10 jam per hari.
Transportasi ojek listrik di Agats pun berkembang pesat dan telah dilindungi melalui berbagai regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat mencatat terdapat 22 pangkalan ojek listrik yang beroperasi di Kota Agats. Kendaraan ojek menggunakan pelat kuning dengan retribusi tahunan sebesar Rp500 ribu, sementara kendaraan pribadi dikenakan Rp150 ribu per tahun.
Djoko menilai, keberhasilan Asmat menjadi pelajaran penting bagi masa depan transportasi nasional. Menurutnya, jika daerah dengan tantangan geografis kompleks saja mampu mengurangi ketergantungan pada BBM, maka transisi menuju kendaraan listrik di wilayah lain Indonesia bukan hal yang mustahil.
“Transformasi di ujung timur Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan transportasi nasional. Jika sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks mampu melepaskan diri dari ketergantungan BBM, maka adopsi kendaraan listrik di wilayah lain bukanlah hal yang mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
