JAKARTA – Dua anak lahir di rumah sakit yang sama, pada hari yang sama, dan dalam kondisi sama-sama sehat. Namun, 30 tahun kemudian, kehidupan keduanya justru terpaut sangat jauh. Bukan karena perbedaan kemampuan, melainkan kesempatan hidup yang tidak pernah setara sejak awal.
Kisah Aldi dan Bima itu menjadi gambaran ketimpangan sosial di Indonesia yang disoroti pengamat ekonomi politik Indonesia, Hafisz Tohir, mantan anggota DPR RI periode 2014–2024.
Menurut Hafisz, anak dari keluarga berkecukupan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan gizi, pendidikan, pekerjaan, hingga tempat tinggal layak. Sebaliknya, anak dari keluarga buruh harus berjuang menghadapi keterbatasan ekonomi sejak usia dini.
Aldi, misalnya, bisa menikmati makanan bergizi, mendapatkan pendampingan orang tua, mengikuti les, hingga melanjutkan pendidikan tinggi. Ketika belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah, ia masih memiliki rumah orang tua sebagai tempat bergantung.
Situasi berbeda dialami Bima. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ketika ayahnya sakit dan kebutuhan keluarga meningkat, Bima bahkan harus meninggalkan bangku sekolah demi membantu mencari nafkah.
“Masalahnya bukan karena Aldi lebih pintar atau Bima kurang berusaha. Mereka hanya memulai kehidupan dari garis yang berbeda. Kesempatan yang dimiliki keduanya tidak pernah benar-benar sama,” kata Hafisz, Sabtu (31/10/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan.
Kemiskinan Masih Membayangi 22,93 Juta Penduduk
Hafisz mengingatkan, angka kemiskinan Indonesia memang menunjukkan perbaikan. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan struktural yang masih membelit masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total populasi.
Angka tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah. Meski demikian, jutaan masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan garis kemiskinan Rp669.235 per kapita per bulan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,62 orang, sebuah keluarga dengan pengeluaran sekitar Rp3,09 juta per bulan masih berada di sekitar batas kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 10,83 juta orang, sedangkan di perdesaan mencapai 12,1 juta orang. Pulau Jawa menyumbang sekitar 12,02 juta penduduk miskin.
“Penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi. Tetapi kita jangan berhenti pada statistik. Di balik angka 22,93 juta itu ada keluarga yang masih kesulitan membayar kebutuhan makan, pendidikan, dan tempat tinggal,” ujarnya.
109 Juta Pekerja Belum Mendapatkan Upah Layak
Persoalan yang lebih besar, menurut Hafisz, adalah banyaknya pekerja yang belum memperoleh penghasilan memadai.
Ia mengutip laporan CELIOS yang mengolah data BPS. Pada 2024, sekitar 84 persen atau 109 juta pekerja disebut menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Angka tersebut meningkat dibandingkan 63 persen pada 2021.
Sementara itu, data BPS Mei 2026 menunjukkan dari 148,19 juta penduduk bekerja, sebanyak 87,88 juta orang atau 59,3 persen merupakan pekerja informal.
Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari pengemudi ojek daring, kurir, pedagang kaki lima, buruh tani, pekerja bangunan hingga asisten rumah tangga.
Sebagian besar pekerja informal tidak memiliki kepastian penghasilan, kontrak kerja, maupun perlindungan sosial yang memadai.
“Bayangkan seorang buruh bangunan yang harus berangkat pagi dan bekerja hingga sore dengan upah sekitar Rp100 ribu sehari. Itu pun kalau ada proyek. Ketika hujan atau tidak ada pekerjaan, penghasilannya langsung berhenti,” kata Hafisz.
Menurut dia, persoalan Indonesia bukan hanya kekurangan lapangan pekerjaan, tetapi juga minimnya pekerjaan layak yang memberikan kepastian pendapatan dan perlindungan bagi pekerja.
Kemiskinan Justru Membuat Biaya Hidup Lebih Mahal
Hafisz juga menyoroti fenomena kemiskinan yang membuat masyarakat berpenghasilan rendah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mencontohkan, keluarga mampu bisa membeli sepatu berkualitas seharga Rp500 ribu yang bertahan hingga lima tahun. Sementara keluarga miskin membeli sepatu Rp100 ribu yang hanya bertahan enam bulan.
Dalam lima tahun, pengeluaran keluarga miskin justru bisa mencapai Rp1 juta untuk kebutuhan yang sama.
Kondisi serupa terjadi saat berbelanja kebutuhan rumah tangga. Keluarga berpenghasilan tinggi bisa membeli barang dalam kemasan besar dengan harga lebih murah. Sebaliknya, masyarakat miskin terpaksa membeli produk dalam kemasan kecil atau sachet karena keterbatasan uang.
“Orang miskin sering kali harus membayar lebih mahal untuk barang yang sama. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa menikmati harga yang lebih murah,” ujarnya.
Ketimpangan juga terlihat dari distribusi simpanan perbankan. Data yang dipaparkan Hafisz menunjukkan 98,91 persen nasabah memiliki saldo di bawah Rp100 juta, sementara simpanan jumbo di atas Rp5 miliar menguasai 56,45 persen total dana perbankan.
Kekayaan 50 Orang Terkaya Melonjak, Ketimpangan Melebar
Persoalan ketimpangan semakin terlihat ketika membandingkan kekayaan kelompok superkaya dengan pendapatan masyarakat kebanyakan.
Mengutip laporan CELIOS April 2026 bertajuk Republik Oligarki, Hafisz menyebut kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mencapai Rp4.651 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan Rp2.508 triliun pada 2019.
Kekayaan kelompok tersebut disebut setara dengan akumulasi kekayaan sekitar 55 juta penduduk biasa.
Sebagian besar kekayaan itu, yakni 57,8 persen, berasal dari sektor ekstraktif seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel.
Hafisz menyoroti perbedaan kecepatan pertumbuhan kekayaan kelompok superkaya dengan kenaikan upah pekerja.
Dalam perhitungannya, kekayaan 50 orang terkaya bertambah sekitar Rp13,48 miliar per hari. Sementara kenaikan upah buruh hanya sekitar Rp2.113 per hari.
“Ketika kekayaan segelintir orang bertambah miliaran rupiah setiap hari, jutaan pekerja masih harus berjuang memenuhi kebutuhan makan. Inilah ketimpangan yang seharusnya menjadi perhatian serius negara,” tegasnya.
Kondisi tersebut juga tercermin dalam Gini Ratio Indonesia yang meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026 dari sebelumnya 0,363.
Menurut Hafisz, penurunan angka kemiskinan belum cukup menggambarkan keberhasilan pembangunan apabila kesenjangan ekonomi terus melebar.
Hafisz: Negara Harus Memastikan Bima Mendapat Kesempatan yang Sama
Hafisz menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama pekerja berpenghasilan rendah.
Jika persoalan ini tidak ditangani, kemiskinan berpotensi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin akan kembali menghadapi keterbatasan gizi, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Lingkaran tersebut akan terus berulang selama tidak ada perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan kebijakan sosial.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat penciptaan lapangan kerja layak dengan kontrak, upah tetap, serta jaminan sosial.
Selain itu, perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja informal, penyediaan rumah layak, transportasi terjangkau, serta pendidikan gratis yang mencakup seragam, buku, dan biaya transportasi juga harus menjadi prioritas.
Hafisz turut mendorong kebijakan perpajakan yang lebih adil, termasuk kontribusi lebih besar dari kelompok superkaya untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan ketimpangan bukan sekadar urusan statistik ekonomi, melainkan menyangkut keadilan dan kesempatan hidup setiap warga negara.
“Saya menulis ini bukan hanya sebagai mantan anggota DPR yang pernah duduk di Senayan selama 2014–2024. Saya menulis sebagai orang yang pernah berada di sana dan sekarang memilih berdiri bersama rakyat,” ungkapnya.
Menurut Hafisz, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau bertambahnya kekayaan kelompok tertentu.
“Tugas kita bukan membuat Aldi semakin kaya. Tugas kita adalah memastikan Bima tidak dihukum seumur hidup hanya karena lahir dari keluarga buruh. Tidak ada anak yang bisa memilih lahir dari keluarga mana,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
