Ekonomi | Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:47 WIB
Kisah Aldi dan Bima itu menjadi gambaran ketimpangan sosial di Indonesia yang disoroti pengamat ekonomi politik Indonesia, Hafisz Tohir, mantan anggota DPR RI periode 2014–2024.
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB
“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB
Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.
Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:51 WIB
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk mendapatkan kepastian mengenai upah dan perlindungan hak pekerja.
Nasional | Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB
Said mengatakan draf sandingan tersebut berfokus pada 10 isu strategis, yakni pengupahan, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, pelindungan pekerja perempuan, tenaga kerja asing, sanksi pidana, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kompensasi pekerja kontrak.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB
“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)
Nasional | Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB
“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” tegas Said Iqbal, Minggu (28/6/2026)
Nasional | Selasa, 3 Maret 2026 - 13:26 WIB
“Awalnya aksi juga akan dilakukan di depan Gedung DPR RI. Namun karena DPR masih dalam masa reses dan tidak ada pimpinan maupun anggota yang hadir, maka aksi di DPR kami batalkan. Aksi tetap dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Said Iqbal, Selasa (3/3/2026)
Nasional | Senin, 26 Januari 2026 - 19:12 WIB
“Ini blunder sejak awal. Jakarta biaya hidupnya jauh lebih tinggi, tapi UMP-nya justru lebih kecil. Buruh terpaksa nombok untuk hidup,” kata Said Iqbal, Senin (26/1/2026)
Nasional | Minggu, 18 Januari 2026 - 15:10 WIB
“Terhadap perkembangan UMP DKI 2026, surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI mewakili kawan-kawan buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu (18/1/2026).