Topik Said Iqbal

Ilustrasi kegelisahan mantan karyawan Sritex. (ilust.chatgpt)

Nasional

Partai Buruh Desak Menaker Segera Selesaikan PHK Ribuan Buruh PT Sritex Sesuai UU

Nasional | Kamis, 6 Maret 2025 - 04:30 WIB

Kamis, 6 Maret 2025 - 04:30 WIB

“Jika hingga H-14 sebelum Lebaran tidak ada kejelasan, maka kami akan mengambil langkah hukum berupa gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ini,” Iqbal.

Ilustrasi situasi Sritex tutup, kartyawan menangis (Ilust.chatgpt)

Ragam

PHK Massal Buruh Sritex Dinilai Ilegal, Partai Buruh dan KSPI Siap Gugat Pemerintah!

Ragam | Minggu, 2 Maret 2025 - 21:09 WIB

Minggu, 2 Maret 2025 - 21:09 WIB

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa tindakan ini melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Nasional

Ribuan Buruh Demo di Depan DPR, Tolak Pasal 228a dan Tuntut Keadilan untuk Buruh Migran

Nasional | Kamis, 6 Februari 2025 - 20:43 WIB

Kamis, 6 Februari 2025 - 20:43 WIB

JAKARTA – Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung…

Demo kaum buruh dekat patung kuda, Monas.  (dok. rentak.id)

Ragam

Aksi Demonstrasi KSPI dan Partai Buruh Pagi Ini: Tuntut Keadilan atas Penembakan Buruh Migran di Malaysia

Ragam | Kamis, 30 Januari 2025 - 03:34 WIB

Kamis, 30 Januari 2025 - 03:34 WIB

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kasus penembakan buruh migran Indonesia…

Kepala Desa saat demo di DPR foto ppdi-kebumen.org

Ragam

Ribuan Buruh FSPMI dan Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR RI pada 6 Februari 2025

Ragam | Selasa, 28 Januari 2025 - 08:39 WIB

Selasa, 28 Januari 2025 - 08:39 WIB

JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung…

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (dok. rentak.id.)

Politik

Putusan MK: Demokrasi untuk Semua, Buruh Pabrik Kini Bisa Jadi Calon Presiden

Politik | Kamis, 2 Januari 2025 - 20:22 WIB

Kamis, 2 Januari 2025 - 20:22 WIB

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan ini menjadi babak…

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (dok. rentak.id.)

Ragam

Aksi 50 Ribu Buruh Jawa Barat dan DKI Jakarta Dibatalkan, Said Iqbal: Proses Penyelesaian UMSK 2025 Hampir Rampung

Ragam | Senin, 23 Desember 2024 - 21:53 WIB

Senin, 23 Desember 2024 - 21:53 WIB

JAKARTA- Rencana aksi 50 ribu buruh dari Jawa Barat dan DKI Jakarta yang sedianya digelar pada 24, 26, dan 27 Desember 2024 di depan…

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (dok. rentak.id.)

Ragam

Partai Buruh Desak Pemerintah Kenaikan Upah Buruh Sebesar 15% di Tahun 2024

Ragam | Jumat, 6 Oktober 2023 - 08:14 WIB

Jumat, 6 Oktober 2023 - 08:14 WIB

RENTAK.ID, JAKARTA – Partai Buruh terus berkeinginan untuk mencabut Omnibus Law Undang-undang (UU) No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Partai Buruh juga mendesak…

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. (dok. rentak.id.)

Ragam

Ribuan Buruh Siap Turun ke Jalan untuk Kawal Putusan MK Terkait JR Omnibus Law Cipta Kerja

Ragam | Rabu, 27 September 2023 - 15:51 WIB

Rabu, 27 September 2023 - 15:51 WIB

RENTAK.ID. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan Sidang Putusan Judicial Review (JR) terhadap Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pada…

Demo kaum buruh dekat patung kuda, Monas.  (dok. rentak.id)

Ragam

MK Tolak Permohonan JR Presidential Threshold, Said Iqbal: Kami Akan Mencari Keadilan di Jalanan

Ragam | Kamis, 14 September 2023 - 16:31 WIB

Kamis, 14 September 2023 - 16:31 WIB

RENTAK.ID. JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-undang…