JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 6 Februari 2025.lazir
Aksi ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun FSPMI ke-26 yang juga merupakan bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Tidak kurang dari 5.000 buruh dari Jabodetabek diperkirakan hadir dalam kegiatan tersebut. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan dilakukan serentak di berbagai kota besar, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Gorontalo, dan Batam.
Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya tradisi tahunan, tetapi juga momen penting untuk menyuarakan aspirasi buruh.
“Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu perburuhan, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pro-rakyat yang telah beliau jalankan,” ujar Riden Hatam Aziz dalam pernyataannya, Selasa (28/1/2025)
Dalam aksi ini, FSPMI dan Partai Buruh membawa 10 tuntutan utama untuk disampaikan kepada DPR RI. Ketua Majelis Nasional FSPMI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa tuntutan ini mencerminkan harapan buruh Indonesia untuk kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.
“Kami membawa sepuluh tuntutan utama sebagai suara jutaan buruh di Indonesia. Ini adalah wujud perjuangan agar ada perubahan nyata terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar Said Iqbal.
Berikut adalah 10 tuntutan yang menjadi fokus aksi:
1. Hapus sistem outsourcing.
2. Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan asuransi swasta tambahan.
3. Segera sahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang melindungi hak buruh.
4. Tegakkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi undang-undang.
6. Tolak usia pensiun 59 tahun.
7. Laksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan; hentikan impor pangan.
8. Pecat jajaran menteri yang membiarkan terjadinya pagar laut.
9. Bentuk panitia khusus (Pansus) DPR RI untuk penyelesaian masalah pagar laut.
10. Dukung Presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan pro-rakyat.
Aksi ini diharapkan menjadi tonggak perjuangan buruh untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. FSPMI dan Partai Buruh juga menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
“Kami berharap, melalui aksi ini, para pembuat kebijakan dapat mendengar dan mewujudkan perubahan yang berpihak pada buruh serta rakyat Indonesia,” pungkas Said Iqbal. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
