JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program makanan bergizi nasional telah menjangkau lebih dari 42 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Jumlah itu tersebar di lebih dari 14.800 satuan penyedia makanan bergizi (SPMG) di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi program dan penyerapan anggaran tahun 2025.
“Program makanan bergizi sampai hari ini sudah membentuk 14.853 SPMG di 594 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan. Jumlah ini meningkat dari 14.778 yang tercatat pagi tadi,” kata Dadan di hadapan anggota dewan.
Menurut Dadan, program ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari balita, anak sekolah, ibu hamil, hingga masyarakat di pesantren dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
“Penerima manfaat terbesar berasal dari anak sekolah dasar sebanyak 7,75 juta siswa. Disusul anak usia dini 1,6 juta, raudhatul athfal 626 ribu, taman kanak-kanak 1,9 juta, dan balita hampir 1,8 juta,” ujarnya.
Adapun untuk kelompok ibu hamil sudah menjangkau 200 ribu orang dan ibu menyusui 599 ribu. Program juga mencakup 90 ribu pelajar sekolah luar biasa, 316 ribu santri pesantren, 979 peserta seminari, dan 90 ribu warga PKBM.
“Totalnya sudah 420.451 kelompok penerima manfaat. Alhamdulillah, sudah lebih dari 50 persen target tahun 2025 tercapai,” kata Dadan.
Dalam paparannya, Dadan menjelaskan penyerapan anggaran program meningkat pesat sejak awal tahun.
“Awalnya banyak yang meragukan kami bisa menyerap Rp71 triliun. Januari kami hanya menyerap Rp52 miliar, Februari Rp1,1 triliun, Maret Rp1,8 triliun, April Rp2,5 triliun. Sekarang alhamdulillah sudah mencapai Rp43 triliun,” ujarnya.
BGN, kata Dadan, mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan. Dengan tambahan itu, total kebutuhan program tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp99 triliun.
Menjawab isu terkait keamanan pangan, Dadan menyebut total 441 kasus keracunan pangan terjadi di Indonesia, dengan 211 kasus (48 persen) di antaranya terkait makanan bergizi nasional.
“Total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan mencapai 13.351 orang, baik rawat jalan maupun rawat inap. Namun, dari total 1,8 miliar porsi makanan yang sudah diproduksi, sebagian besar berjalan dengan sangat baik,” kata Dadan.
Untuk menekan risiko, BGN memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan di seluruh satuan penyedia makanan.
“Setiap SPMG wajib menggunakan air yang tersertifikasi dan alat sterilisasi dengan suhu hingga 120 derajat Celsius. Kami juga mulai mendistribusikan rapid test bahan pangan ke berbagai daerah,” ujarnya.
Selain di wilayah perkotaan, BGN juga mempercepat pembangunan 8.286 SPMG di daerah terpencil yang tersebar di 35 provinsi dan 324 kabupaten.
“Sebagian besar akan selesai dibangun pada Januari 2026. Satu SPMG melayani rata-rata 300 penerima manfaat di wilayah terpencil,” tutur Dadan.
Sebaran SPMG terpencil itu meliputi Sumatera 1.945 unit, Jawa 235, Kalimantan 1.783, Sulawesi 969, Bali dan Nusa Tenggara 1.265, serta Papua 2.000 unit. “Kalau semuanya beroperasi, akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat baru,” katanya.
BGN kini menerapkan petunjuk teknis (juknis) baru untuk membatasi jumlah penerima di setiap SPMG.
“Kalau dulu bisa melayani 3.000–4.000 orang, sekarang rata-rata 2.500 penerima, terdiri dari 2.000 anak sekolah dan 500 ibu hamil atau menyusui,” ujar Dadan.
Namun, bagi SPMG yang sudah melayani hingga 4.000 penerima dan belum ada pengganti di wilayahnya, mereka tetap diizinkan beroperasi agar tidak ada penerima yang terhenti layanan gizinya.
“Sampai pagi ini sudah ada 1.619 SPMG yang memiliki sertifikat IGN AS. Kecepatan penerbitannya tergantung pada pemerintah daerah masing-masing,” kata Dadan.
Rapat Komisi IX DPR RI itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian program peningkatan gizi nasional, termasuk efektivitas anggaran, keamanan pangan, dan pemerataan layanan gizi hingga ke pelosok daerah.
Penulis : lazir
Editor : ameri
