JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan pentingnya dunia pendidikan Indonesia memanfaatkan peluang dari era bonus demografi.
Menurutnya, pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Hal ini disampaikan Abdul Mu’ti saat membuka Kegiatan Koordinasi Mutu SMK untuk Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam. Acara tersebut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga terkait, kedutaan besar, serta pelaku dunia usaha dan industri (DUDI).
“Peluang pasar kerja global dengan berbagai kerja sama antarnegara memberikan kesempatan besar bagi pendidikan vokasi untuk mempersiapkan lulusan SMK agar dapat berkiprah di kancah internasional sebagai tenaga kerja profesional dan berdaya saing,” ujar Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen menjelaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi menjadi bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden menekankan pentingnya mendorong lulusan Indonesia agar mampu bekerja di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat bangsa.
“Pak Presiden menegaskan agar lulusan SMK tidak hanya siap bekerja di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di mancanegara. Ini adalah momentum untuk memperkuat peran SMK sebagai penghasil tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan global,” jelas Mu’ti.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti memaparkan tiga langkah penting yang harus dipersiapkan agar lulusan SMK siap bekerja di luar negeri, yaitu:
Lulusan SMK harus memiliki keterampilan sesuai standar global dan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Para lulusan perlu memiliki mental yang kuat untuk bekerja di luar negeri, termasuk kesiapan merantau jauh dari keluarga.
Pengetahuan budaya dan bahasa negara tujuan kerja menjadi faktor penting agar lulusan SMK dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja internasional.
“Ini harus dipersiapkan sejak awal. Mereka perlu memahami bahasa dan sistem sosial negara tujuan, sehingga dapat beradaptasi dengan baik,” kata Mu’ti.
Acara koordinasi yang berlangsung pada 18–20 September 2025 ini diselenggarakan oleh Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen.
Kegiatan ini juga melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta mitra industri. Perwakilan Kedutaan Besar dari Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Bulgaria, Turki, Australia, dan Selandia Baru turut hadir untuk memaparkan peluang kerja, kebijakan, serta kebutuhan tenaga kerja asing di negara masing-masing.
Melalui forum ini, pemerintah berharap kebijakan pendidikan vokasi dapat semakin selaras dengan kebutuhan pasar kerja global, sehingga lulusan SMK Indonesia dapat lebih kompetitif di tingkat internasional.
