KKP Tingkatkan Layanan Digital untuk Dorong Ekspor Perikanan

- Penulis

Senin, 27 Januari 2025 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendukung kemajuan ekspor komoditas perikanan Indonesia melalui pelayanan sertifikasi mutu yang inovatif dan responsif. Dengan layanan digital yang tersedia 24 jam setiap hari, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) memastikan pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

“Kami tidak mengenal hari libur dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha. Ini bagian dari komitmen kami untuk mendukung ekspor hasil perikanan Indonesia,” ujar Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Senin (27/1).

Menurut Ishartini, digitalisasi layanan melalui platform HONEST (HACCP Online System) telah mempercepat proses penerbitan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode konvensional dengan layanan online yang lebih efisien. “Kami menyediakan sembilan manfaat utama, seperti peningkatan kecepatan proses, efisiensi, akurasi data, dan transparansi. Semua ini dilakukan demi kenyamanan pelaku usaha,” jelasnya.

Baca Juga :  Jakarta Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, BPBD DKI Maksimalkan Modifikasi Cuaca

Pada tahun 2024, sebanyak 4.424 sertifikat HACCP diterbitkan untuk mendukung ekspor produk kelautan dan perikanan ke 140 negara. “Ini pencapaian besar bagi kita. Namun, tugas kami belum selesai. Kami harus terus meyakinkan negara-negara tujuan agar produk Indonesia tetap diterima,” tegas Ishartini.

Lebih lanjut, Ishartini menginstruksikan seluruh jajaran di unit pelaksana teknis (UPT) untuk proaktif membantu pelaku usaha, termasuk memberikan pendampingan teknis terkait penerapan SMKHP. “Saya minta jajaran di UPT untuk jemput bola, mendampingi pelaku usaha, dan memastikan mereka mendapatkan layanan terbaik,” tambahnya.

Baca Juga :  KKP Ungkap Alasan Kapal Perikanan Wajib Pasang VMS

Selain HONEST, KKP juga sedang mengembangkan sistem digital baru bernama SiapMutu untuk integrasi layanan sertifikasi dari hulu ke hilir. Sistem ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembenihan hingga penjaminan mutu pascapanen. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya menjaga kualitas produk perikanan dari awal hingga akhir proses produksi.

“Kita harus memastikan seluruh rantai produksi berjalan dengan baik, mulai dari hulu hingga ke konsumen. Ini bukan hanya tentang ekspor, tetapi juga melindungi sumber daya hayati kita,” ujar Menteri Trenggono.

Dengan langkah-langkah ini, KKP berharap dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha lokal untuk terus berkembang. (RKL)

Penulis : Rahmat Kurnia Lubis

Editor : Erka

Berita Terkait

Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tidak Terpengaruh Efisiensi
Tinggalkan Jabatan Kades, Dodi Pilih Kembali Jadi Pekerja Migran di Jepang
Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran 2025 Tak Berdampak pada Honorer dan Beasiswa
Kemenhub Alokasikan Rp 17,7 Triliun untuk Transportasi Publik 2025, Subsidi Tetap Jadi Prioritas
Hakim Tolak Praperadilan, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tetap Berlaku
Peluncuran Program Konstruksi: Sinergi Kemenko Infra dan Kementerian PU untuk Meningkatkan Komunikasi Publik di Era Presiden Prabowo
Menteri Karding: Tren #KaburAjaDulu Positif, tapi Tingkatkan Keterampilan Dulu!
Ombudsman RI: Efisiensi Anggaran Capai 35,84%, Dana Penyelesaian Pengaduan Warga Tidak Cukup

Berita Terkait

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:04 WIB

Pemerintah Pastikan Anggaran Pendidikan Tidak Terpengaruh Efisiensi

Jumat, 14 Februari 2025 - 17:05 WIB

Tinggalkan Jabatan Kades, Dodi Pilih Kembali Jadi Pekerja Migran di Jepang

Jumat, 14 Februari 2025 - 16:34 WIB

Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran 2025 Tak Berdampak pada Honorer dan Beasiswa

Jumat, 14 Februari 2025 - 09:29 WIB

Kemenhub Alokasikan Rp 17,7 Triliun untuk Transportasi Publik 2025, Subsidi Tetap Jadi Prioritas

Kamis, 13 Februari 2025 - 19:50 WIB

Hakim Tolak Praperadilan, Status Tersangka Hasto Kristiyanto Tetap Berlaku

Berita Terbaru