Nasional | Sabtu, 25 Juli 2026 - 09:29 WIB
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Regulasi ini mengadopsi standar internasional untuk memastikan awak kapal memperoleh perlindungan yang lebih baik sejak proses perekrutan hingga menjalankan pekerjaan di atas kapal.
Ekonomi | Rabu, 15 Juli 2026 - 08:48 WIB
“Bagi kami di KKP, kebijakan harga ini merupakan langkah penting untuk membantu menekan biaya operasional usaha penangkapan ikan. Dengan biaya operasional yang lebih efisien, nelayan dapat lebih produktif melaut, pasokan ikan bagi masyarakat dan industri tetap terjaga, serta daya saing perikanan Indonesia semakin kuat,” kata Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ekonomi | Selasa, 30 Juni 2026 - 14:54 WIB
Bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia, KKP memperkenalkan Ocean Calculator, sebuah platform geospasial yang dirancang untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem laut dan pesisir secara cepat, akurat, serta didukung data ilmiah.
Nasional | Minggu, 26 April 2026 - 08:33 WIB
“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Nasional | Sabtu, 28 Februari 2026 - 21:17 WIB
“Pulau Bungin ini kan pulau nelayan. Kami sudah banyak berdiskusi dengan bupati, dan ternyata di sini juga mulai berkembang budidaya. Karena itu, kami mengupayakan tahun ini ada program budidaya perikanan yang bisa diterapkan untuk memaksimalkan potensi yang ada, supaya ekonomi masyarakat benar-benar produktif,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Nasional | Minggu, 14 September 2025 - 14:46 WIB
“Kami mendapat mandat langsung dari Presiden untuk menyelesaikan program prioritas ini. Untuk itu, komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan Kejaksaan Agung sangat penting agar implementasi di lapangan berjalan lancar dan akuntabel,” ujar Rudy dalam siaran resmi KKP, Minggu (14/9/2025).
Politik | Selasa, 9 September 2025 - 10:12 WIB
“Gerakan publik yang menekan Presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinet sangat kuat. Beberapa menteri yang diganti bahkan kerap disebut menjadi beban politik Presiden, seperti Sri Mulyani, Budi Arie, Kadir Karding, hingga Dito,” ujar Dedi, Selasa (9/9/2025).
Nasional | Senin, 27 Januari 2025 - 14:29 WIB
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendukung kemajuan ekspor komoditas perikanan Indonesia melalui pelayanan sertifikasi mutu yang inovatif dan responsif. Dengan layanan…