JAKARTA – Di tengah penerapan kebijakan efisiensi melalui skema work from home (WFH), Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan. Layanan sertifikasi karantina di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) bahkan tetap menunjukkan kinerja stabil.
Sekretaris Utama Barantin, Shahandra Hanitiyo, menegaskan bahwa kebijakan WFH yang mulai diterapkan tidak berdampak pada operasional layanan, khususnya dalam proses sertifikasi karantina.
“Kami memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik seperti biasa, bahkan dengan adanya kebijakan WFH ini,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, penerapan WFH difokuskan pada ASN yang bertugas di bidang manajemen, sementara layanan publik tetap berjalan normal. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN di instansi pemerintah.
“Masyarakat dan pelaku usaha tetap dapat mengurus sertifikasi karantina sesuai jadwal layanan normal seperti hari kerja lainnya. Bila menemukan kendala, silakan konsultasikan melalui layanan informasi kami yang dapat diakses secara daring. Kami juga terus memantau hasil kerja harian para ASN dalam pelaksanaan WFH ini supaya berjalan optimal,” jelasnya.
Berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), layanan sertifikasi karantina tetap berjalan lancar. Hingga Jumat (10/4) pukul 14.00 WIB, total 6.166 sertifikat telah diterbitkan.
Jumlah tersebut terdiri atas 5.140 sertifikat untuk lalu lintas domestik antarpulau, 648 sertifikat ekspor, dan 378 sertifikat impor, mencakup komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Barantin, Hudiansyah Is Nursal, menyebut capaian tersebut didukung oleh sistem digital yang semakin efektif. “Layanan publik kami tetap berjalan dengan baik. Hal ini berkat implementasi sistem digital yang efektif. Data sertifikasi hingga siang tadi untuk antarpulau, ekspor, dan impor sudah mencapai 6.166 sertifikat,” ujarnya.
Ia menambahkan, volume komoditas yang disertifikasi meliputi 413,36 ton komoditas hewan, 3,89 ribu ton komoditas ikan, dan 14,81 ribu ton komoditas tumbuhan.
Barantin juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas layanan publik di tengah kebijakan WFH. Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan petugas karantina.
“Biaya layanan karantina sesuai ketetapan tarif PNBP dan seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening negara. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas karantina,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
