JAKARTA – Optimisme pemerintah terhadap realisasi investasi sebesar Rp1.010,6 triliun hingga Oktober 2026 mendapat catatan serius dari pengamat ekonomi politik Achmad Hafisz Tohir. Pasalnya, di tengah klaim pertumbuhan investasi, minat investor terhadap Surat Utang Negara (SUN) justru merosot tajam.
Hafisz menilai, hasil lelang SUN pada Selasa (27/10/2026) menjadi sinyal yang perlu diwaspadai. Total penawaran investor hanya mencapai Rp31,09 triliun, turun lebih dari 50 persen dibandingkan lelang 13 Oktober 2026 yang mencapai Rp64,86 triliun.
Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya menyerap Rp20,65 triliun, jauh di bawah target indikatif Rp30 triliun. Kondisi ini disebut menjadi kegagalan pertama dalam dua tahun terakhir pemerintah memenuhi target penyerapan lelang SUN.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis lelang. Ada sinyal bahwa investor mulai menahan diri untuk membiayai pemerintah melalui surat utang negara,” kata Hafisz, mantan anggota DPR RI periode 2014–2024, Senin (2/11/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik minat investor.
Yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) SUN seri FR0111 bertenor 10 tahun melonjak menjadi 7,54 persen, dari sebelumnya 7,24 persen. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir.
Dengan tingkat imbal hasil tersebut, setiap penerbitan utang sebesar Rp1 triliun berpotensi menimbulkan beban bunga sekitar Rp75,4 miliar per tahun, dengan asumsi kupon setara yield dan nilai pokok utang tetap.
“Ketika pemerintah harus membayar bunga semakin mahal, beban APBN ke depan juga semakin berat. Ini menjadi tantangan serius bagi ruang fiskal 2027,” ujarnya.
Hafisz menilai tingginya yield tidak bisa dilepaskan dari tekanan terhadap rupiah, meningkatnya risiko nilai tukar, serta besarnya pasokan SUN yang harus diserap pasar pada kuartal IV 2026.
Investasi Naik, Kepercayaan Pasar Obligasi Melemah
Hafisz juga menyoroti perbedaan antara klaim pertumbuhan investasi dan kondisi pembiayaan negara di pasar keuangan.
Pada 8 Oktober 2026, pemerintah menyampaikan realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja berdasarkan data BKPM.
Namun, menurut Hafisz, angka penyerapan tenaga kerja tersebut perlu dicermati karena data BPS untuk penambahan pekerja formal tercatat sekitar 736 ribu orang.
Di sisi lain, lelang SUN menunjukkan permintaan yang melemah. Dari sembilan seri yang ditawarkan, termasuk tiga seri SPN dan enam seri FR, SPN03270127 bahkan tidak memperoleh penawaran.
Penyerapan terbesar berasal dari SPN jangka pendek sebesar Rp6,35 triliun dan FR0110 sebesar Rp6,75 triliun.
“Ini dua kondisi yang harus dibaca secara bersamaan. Investasi memang diklaim tumbuh, tetapi pembiayaan negara melalui SUN justru menghadapi tekanan. Investor mungkin tertarik membangun smelter, tetapi belum tentu bersedia memegang surat utang pemerintah dengan imbal hasil dan risiko seperti sekarang,” kata Hafisz.
Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengejar besarnya angka investasi. Kualitas investasi, kemampuan menghasilkan devisa, penciptaan lapangan kerja formal, serta dampaknya terhadap penerimaan negara juga harus menjadi perhatian.
Tiga Langkah Pemerintah Menyelamatkan Ruang Fiskal
Menghadapi situasi tersebut, Hafisz menawarkan tiga langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, menyelaraskan data investasi dengan kondisi pasar keuangan. Menurut dia, tingginya yield SUN 10 tahun sebesar 7,54 persen berpotensi mendorong kenaikan biaya pembiayaan perbankan.
Jika bunga kredit berada di kisaran 9–10 persen atau lebih, pengusaha yang ingin membangun industri padat karya akan menghadapi beban modal yang semakin berat.
“Jangan sampai investasi padat modal terus berjalan, tetapi industri padat karya justru terhambat karena biaya pembiayaan terlalu mahal. Kita membutuhkan investasi yang benar-benar menciptakan pekerjaan,” ujarnya.
Kedua, memperkuat komunikasi dan koordinasi kebijakan fiskal serta moneter. Hafisz menilai pelemahan rupiah dan ketidakpastian pasokan SUN harus dijawab melalui sinergi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Pemerintah juga perlu memberikan transparansi mengenai jadwal lelang dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.
“Pasar membutuhkan kepastian. Transparansi jadwal lelang dan disiplin terhadap target pembiayaan akan membantu membangun kepercayaan investor,” katanya.
Ketiga, mengarahkan investasi pada sektor yang mampu menghasilkan devisa, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja formal.
Hafisz mengingatkan, hilirisasi dan proyek-proyek yang melibatkan Danantara jangan hanya menjadi kegiatan investasi yang membutuhkan pembiayaan besar, tetapi harus mampu menghasilkan ekspor dan penerimaan pajak secara nyata.
“Fokus pada hilirisasi berorientasi ekspor dan industri padat karya formal. Dengan begitu, investasi tidak hanya menyerap modal, tetapi juga memperkuat rupiah dan mengurangi pengangguran,” tuturnya.
Hafisz: Lelang SUN Anjlok Bukan Kiamat, tetapi Alarm
Sebagai mantan anggota Komisi XI DPR RI yang pernah terlibat dalam pembahasan kebijakan APBN, Hafisz mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap kegagalan memenuhi target lelang SUN sebagai persoalan biasa.
Menurut dia, kondisi tersebut merupakan peringatan mengenai kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Realisasi investasi Rp1.010 triliun merupakan modal politik yang baik bagi pemerintah. Tetapi jika pada saat bersamaan negara harus membayar bunga utang 7,54 persen, pertumbuhan ekonomi berkualitas yang kita cita-citakan masih menghadapi tantangan besar,” tegasnya.
Dia menilai transparansi, disiplin fiskal, dan keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja formal menjadi kunci untuk memperbaiki kepercayaan investor.
Hafisz juga mengingatkan, jika tidak segera diantisipasi, tingginya biaya utang dan lemahnya permintaan SUN berpotensi mempersempit ruang fiskal pada kuartal IV 2026 sekaligus meningkatkan beban pembiayaan APBN 2027.
“Lelang SUN yang anjlok lebih dari 50 persen bukan kiamat, tetapi alarm. Pasar keuangan memberikan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah masih memiliki waktu pada dua bulan terakhir 2026 untuk menyelamatkan ruang fiskal, asalkan berani transparan dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas investasi,” pungkas Hafisz.
Penulis : lazir
Editor : ameri
