Ekonomi | Senin, 2 November 2026 - 13:51 WIB
“Ini bukan sekadar persoalan teknis lelang. Ada sinyal bahwa investor mulai menahan diri untuk membiayai pemerintah melalui surat utang negara,” kata Hafisz, mantan anggota DPR RI periode 2014–2024, Senin (2/11/2026).
Nasional | Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB
“Fakta bahwa sekitar 95 persen penerima manfaat JHT telah memperoleh fasilitas tarif pajak 0 persen menunjukkan bahwa pemerintah memiliki keberpihakan terhadap perlindungan pekerja. Karena itu, saya memandang kebijakan ini dapat dikaji lebih lanjut agar ke depan seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama,” kata Said Iqbal, Jumat (4/7/2026).
Nasional | Rabu, 20 Mei 2026 - 12:37 WIB
“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 merupakan rancangan awal sebagai dasar dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2027, yang memiliki arah kebijakan ekonomi makro serta arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujar Puan.
Nasional | Kamis, 12 Maret 2026 - 20:09 WIB
“Penguatan industri nasional harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pelaku usaha,” ujar Novita dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ekonomi | Jumat, 28 November 2025 - 09:42 WIB
“Pertumbuhan 5 persen memang solid, tetapi fondasi ekspansinya belum merata. Konsumsi masih melambat dan pemerintah perlu memastikan bahwa dorongan fiskal bekerja lebih awal dan lebih efektif,” ujarnya.
Nasional | Kamis, 6 November 2025 - 10:48 WIB
“Setiap saat kami berkoordinasi, saling menguatkan agar 17 ribu lebih pulau di Indonesia semakin terintegrasi. Harapannya ekonomi tumbuh, masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Nasional | Kamis, 30 Oktober 2025 - 07:54 WIB
Iqbal menilai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan formula baru di luar putusan MK sebagai bentuk penyimpangan dari dasar hukum.“Ngawur! Tidak ada formula lain kecuali keputusan MK Nomor 168 Tahun 2024. Titik, tidak pakai koma,” ujarnya keras, Kamis (30/10/2025).
Nasional | Rabu, 24 September 2025 - 06:42 WIB
“Dalam praktik hukum, khususnya yang menyangkut properti dan perizinan berusaha, ketidakjelasan tata ruang adalah pangkal dari banyak masalah. Mulai dari sengketa lahan, pembatalan perizinan, hingga konflik dengan masyarakat. Target 300 RDTR digital yang terintegrasi dengan sistem OSS, seperti yang disampaikan Bapak Menteri Nusron Wahid, adalah solusi yang tepat sasaran,” ujar Jerry Nababan, menanggapi hasil Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi, Senin (22/9/2025).
Ekonomi | Selasa, 23 September 2025 - 12:30 WIB
“Kalau ekonomi sedang kuat, kita tidak perlu menambah utang terlalu banyak. Namun jika ekonomi melambat, pemerintah harus memberikan stimulus, yang mungkin memerlukan tambahan utang,” ujar Purbaya.
Ekonomi | Kamis, 11 September 2025 - 08:32 WIB
“Data ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata optimisme dunia usaha. Kami ingin masyarakat juga memiliki semangat yang sama untuk menjemput peluang ini,” ujar Cris dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (11/9/2025).