Hukum | Senin, 23 Februari 2026 - 20:47 WIB
Ia menegaskan, “Dalam peristiwa ini terdapat korban meninggal dunia, terdapat fakta pengemudi motor terjatuh akibat jalan rusak, dan terdapat kendaraan lain yang melindas korban. Karena itu, potensi tanggung jawab pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pengemudi ojek pangkalan saja,” KATAN kT Azas dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Hukum | Senin, 23 Februari 2026 - 09:21 WIB
JAKARTA – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Nofel Nusantara (YLBH JNN) Fahmi Namakule menilai, oknum Brimob dari Polda Maluku berinisial Bribda MS…
Hukum | Selasa, 17 Februari 2026 - 05:43 WIB
JAKARTA – Ketua Umum sekaligus Pendiri Women Lawyer Club (WLC), Zulfa Andriani, menunjuk Nurhayati, S.Psi., M.Psi., M.H., sebagai Wakil Ketua Umum pada Rabu, 11…
Hukum | Senin, 16 Februari 2026 - 10:10 WIB
“Kasus yang menjerat eks Kapolres Bima Kota ini dan dijadikan tersangka merupakan hal sangat miris dan memprihatinkan, sebuah wujud nyata dari bagian kanker institusional yang akut dan peringatan keras akan urgensi evaluasi reformasi kepolisian secara total,” ujar Azmi, Senin (16/2/2026).
Hukum | Minggu, 15 Februari 2026 - 13:24 WIB
“Ini kan surat permohonan untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terhadap 79 kendaraan dinas di Kota Bekasi yang oleh BPK tidak ditemukan. Menurut saya, jika tidak ditemukan, itu artinya barangnya hilang atau tidak jelas keberadaannya. Padahal ini aset daerah yang dibiayai oleh negara,” ujarnya, Minggu (15/2/2026)
Hukum | Rabu, 11 Februari 2026 - 15:40 WIB
MAKASSAR – Perempuan muda pendiri sekaligus Ketua Umum Women Lawyer Club (WLC), Zulfah Andriani, terus menunjukkan kiprahnya di dunia hukum Indonesia. Advokat kelahiran Makassar…
Hukum | Senin, 9 Februari 2026 - 19:49 WIB
“Kami hadir di sini mewakili Bapak Ahmad Syarifudin, seorang warga Kelurahan Malaka Jaya yang tergolong tidak mampu. Sesuai amanah Pasal 22 UU Advokat, kami memberikan bantuan hukum secara pro bono atau cuma-cuma karena beliau adalah seorang pencari keadilan. Temuan kami sangat mencengangkan, klien kami menerima gaji yang jauh di bawah UMP DKI Jakarta sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan pada tahun 2022, ia hanya menerima Rp 1 juta padahal UMP saat itu Rp 4,6 juta lebih. Total kerugian hak ekonomi klien kami mencapai Rp 128.242.296,” tegas Jerry.
Hukum | Senin, 9 Februari 2026 - 15:14 WIB
Gugatan itu diajukan oleh Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPID). Kuasa Hukum penggugat, Handi D. Sella dan Farah Fahmi Namakule menyebut isi gugatan berkaitan pengangkatan Hakim MK Adies Kadir dianggap menyalahi prosedur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Hukum | Senin, 9 Februari 2026 - 14:33 WIB
“Di saat pemerintah baru saja menaikkan gaji hakim untuk menjamin kesejahteraan, mereka justru membalasnya dengan menjual kewenangan dan mempertontonkan kerakusan yang tidak bertepi. Ini membuktikan bahwa penyakit peradilan kita bukan lagi soal kurang ekonomi, tetapi kerusakan moral yang kronis,” kata Azmin, Senin (9/2/2026).
Hukum | Jumat, 6 Februari 2026 - 07:36 WIB
Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam forum kongres yang digelar di Balai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Jakarta, Rabu (5/2/2026).
