JAKARTA – Meningkatnya tensi konflik bersenjata antara Israel dan Iran tak hanya mengancam stabilitas kawasan, tapi juga memunculkan risiko besar terhadap ketahanan energi dan perekonomian global, termasuk Indonesia.
Hal ini disoroti oleh Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, yang mengingatkan bahwa Indonesia berada dalam posisi rentan sebagai negara pengimpor minyak bersih.
“Indonesia harus waspada. Setiap kenaikan US$1 dalam harga minyak dunia akan menambah beban subsidi sebesar Rp3,1 triliun bagi APBN,” ujar Amin dalam keterangan resminya, Rabu (18/6/2025).
Amin menjelaskan, jika konflik berkepanjangan dan harga minyak melonjak ke kisaran US$100–150 per barel, Indonesia akan menghadapi tekanan inflasi dan defisit anggaran yang lebih berat. Apalagi, serangan yang menyasar infrastruktur energi seperti kilang minyak Haifa milik Israel dan ladang gas South Pars di Iran telah menyebabkan lonjakan harga minyak Brent lebih dari 10% dalam beberapa hari terakhir.
Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyoroti ancaman terhadap Selat Hormuz—jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia. “Gangguan di selat itu bisa memperparah gejolak energi dan menambah ketidakpastian pasar global,” katanya.
Amin membeberkan tiga dampak utama yang perlu diwaspadai Indonesia:
Gejolak harga minyak global berpotensi menaikkan harga bahan bakar impor di dalam negeri, memicu inflasi dan menambah tekanan terhadap anggaran subsidi energi.
Dengan produksi minyak nasional yang stagnan di angka 700 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar.“Biaya pembangkit berbasis BBM dan gas pasti melonjak. Ini bisa membebani keuangan PLN dan menimbulkan efek domino ke sektor industri,” jelas Amin yang juga anggota Komisi V DPR RI.
Mengantisipasi kondisi ini, Amin mendesak kementerian terkait segera menyusun langkah konkret. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat cadangan energi nasional melalui peningkatan stok minyak dan kerja sama strategis dengan negara produsen. Infrastruktur penyimpanan (storage) BBM juga perlu diperkuat.
Dalam jangka pendek, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. “Kementerian ESDM, BI, dan Kemenkeu harus duduk bersama untuk merumuskan skenario pengendalian inflasi, termasuk pengamanan harga pangan dan insentif fiskal bagi sektor padat karya,” imbuhnya.
Amin juga menyerukan diplomasi aktif Indonesia di panggung global. “Indonesia harus mendorong perdamaian lewat forum seperti OPEC dan G20, sambil menjaga kestabilan pasokan energi dari negara-negara yang relatif netral,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, ia mendorong percepatan diversifikasi energi. Pemerintah perlu menggenjot pengembangan energi baru terbarukan (EBT), mengurangi ketergantungan impor melalui pembangunan kilang baru (GRR), serta memacu hilirisasi batubara.
“Kami mendesak pemerintah segera berkoordinasi dengan DPR untuk menyusun skenario terburuk. Krisis ini menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah fondasi dari ketahanan nasional,” pungkas Amin.
Penulis : lazir
Editor : ameri
