LABUAN BAJO – Pemerintah terus mempercepat peningkatan konektivitas di Pulau Flores melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura). Ruas strategis ini digarap untuk memangkas waktu perjalanan antardaerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan utara Flores.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai target, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung pembangunan jalan tersebut, Jumat (14/11/2025).
Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Ia menyebutkan, jika ruas ini tersambung sempurna, waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo akan berkurang hingga separuh.
“**Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,**” ujar AHY.
Dari total panjang 141 kilometer, sekitar 88 kilometer masih dalam kondisi belum beraspal. Pemerintah memastikan pengerjaan berlangsung dengan progres yang terukur dan penyelesaian dilakukan bertahap.
Pada sesi doorstop, AHY juga menyoroti rencana pelebaran jalan hingga enam meter untuk memperlancar arus logistik serta mendukung tumbuhnya sektor jasa transportasi.
“**Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,**” tuturnya.
AHY menambahkan, ruas Lintura akan menjadi pengungkit baru bagi pengembangan pariwisata, pertanian, dan peternakan di pesisir utara Flores.
“**Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,**” imbuhnya.
Terkait pendanaan, pemerintah memastikan desain teknis telah disiapkan. Usulan anggaran akan diajukan untuk periode tahun 2026–2027.
“**Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,**” jelasnya.
Selain itu, AHY menekankan pentingnya penegakan tata ruang sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus merespons masukan pemerintah daerah terkait maraknya pelanggaran tata ruang.
“**Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Kalau tidak berpijak pada tata ruang, pembangunan bisa semrawut dan menyebabkan bencana maupun kerusakan lingkungan,**” tegasnya.
Kunjungan Menko AHY turut dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah, Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, serta Kepala Balai Jalan NTT Janto. AHY juga didampingi jajaran deputi, staf khusus, dan tenaga ahli Kemenko Pembangunan Kewilayahan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
