JAKARTA — Sejumlah agenda penting menanti DPR RI pada Senin, 21 September 2026. Pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menjadi agenda utama, mulai dari reforma agraria, perampasan aset, perlindungan ketenagakerjaan, sistem pendidikan nasional, hingga perubahan aturan tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Aktivitas rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga malam hari.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pukul 10.00 WIB melanjutkan pembahasan tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria bersama pemerintah. Rapat Panja tersebut dijadwalkan membahas laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) kepada Panja.
Pada waktu yang sama, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mantan pimpinan KPK Erry Riana dan Tim Hukum Aliansi Masyarakat Jakarta.
RDPU tersebut membahas masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI menggelar RDPU dan audiensi Panja RUU dengan sejumlah organisasi, antara lain Industriall Indonesia Council, Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SIPETA), URC Bergerak, serta Komunitas Ojol Indonesia (KAJOL).
Rapat tersebut menjadi forum untuk menerima masukan mengenai RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Komisi II Bahas 15 RUU Kabupaten/Kota
Agenda legislasi juga berlangsung di Komisi II DPR RI. Pada pukul 10.00 WIB, Komisi II menggelar rapat kerja tingkat I untuk mengambil keputusan terhadap 15 RUU tentang Kabupaten/Kota di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Rapat tersebut dihadiri DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum.
Agenda rapat meliputi laporan Panja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi, DPD RI dan pemerintah, pengambilan keputusan, serta penandatanganan draf 15 RUU tersebut.
Di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI juga menggelar RDPU dengan Komisi Nasional Disabilitas RI, AIPKI/IMEA, DMP MLKI, DPP Kejawen Maneges, dan Share Edu Indonesia.
Pertemuan itu membahas aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara Komisi VI DPR RI menggelar RDPU Panja Pengawasan Impor Gula dengan Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas masukan untuk memperbaiki tata niaga gula nasional.
Baleg Ambil Keputusan Reforma Agraria
Memasuki pukul 11.00 WIB, Baleg kembali menggelar rapat pleno bersama sejumlah menteri untuk mengambil keputusan atas hasil pembahasan tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Rapat tersebut melibatkan Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum.
Agenda Baleg berlanjut pada pukul 13.00 WIB melalui rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
Rapat diawali dengan penjelasan pengusul RUU dari Komisi VI DPR RI dan dilanjutkan presentasi tim ahli.
Pada pukul 15.00 WIB, Panja Baleg kembali membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU perubahan UU tentang Kadin tersebut.
Agenda ini kemudian berujung pada rapat pleno pukul 19.00 WIB untuk mengambil keputusan atas hasil pengharmonisasian RUU tersebut.
Komisi V, IX, dan X Bahas Anggaran 2027
Pada siang hari, Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pembahasannya terkait penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.
Komisi X juga memiliki dua agenda rapat kerja dengan kementerian yang membidangi pendidikan.
Pukul 14.00 WIB, Komisi X bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas penyesuaian RKA Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran.
Dua jam kemudian, pukul 16.00 WIB, Komisi X melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk agenda serupa, yakni penyesuaian RKA Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Komisi XIII pada pukul 13.00 WIB menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekaligus RDPU dengan sejumlah pakar kriminologi dan pemasyarakatan.
Pembahasan diarahkan pada penguatan profesionalisme, integritas, dan responsivitas petugas pemasyarakatan dalam pengamanan serta pembinaan warga binaan.
Dengan agenda yang berlangsung sejak pagi hingga malam, Senin menjadi salah satu hari yang cukup padat bagi DPR RI, terutama dalam pembahasan sejumlah RUU dan penyesuaian anggaran kementerian untuk Tahun Anggaran 2027.
k
Penulis : amanda az
Editor : ameri
