JAKARTA – Kinerja keuangan MIND ID pada semester I 2026 mencatat sejumlah capaian di atas target. Namun, bagi Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna, capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan hilirisasi, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ateng dalam Diskusi Strategis MIND ID bersama Komisi XII DPR RI pada 23 September 2026.
Berdasarkan paparan MIND ID, pendapatan konsolidasi hingga Juni 2026 mencapai Rp106,7 triliun. Angka ini sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan RKAP periode yang sama sebesar Rp89,1 triliun.
Laba bersih juga mencapai Rp20 triliun atau sekitar 124 persen di atas target RKAP sebesar Rp8,9 triliun. Sementara itu, margin laba bersih tercatat 19 persen, dibandingkan target 10 persen. Total aset mencapai Rp343,7 triliun dan ekuitas Rp192,6 triliun.
“Capaian keuangan ini patut diapresiasi. Tetapi kita perlu melihatnya secara utuh. Kinerja perusahaan tidak cukup diukur dari laba, melainkan bagaimana cadangan dijaga, nilai tambah diciptakan, pekerja dilindungi, dan manfaatnya dirasakan negara serta masyarakat,” kata Ateng, Minggu (27/9/2026)
Di balik capaian keuangan tersebut, Ateng meminta MIND ID mencermati kinerja produksi sejumlah komoditas.
Produksi bijih nikel pada semester I 2026 tercatat 7,78 juta wet metric ton, sedikit di bawah target 7,82 juta wet metric ton. Produksi batu bara mencapai 19,5 juta ton dari target 21,3 juta ton, sedangkan produksi logam timah sebesar 10,9 ribu ton dari target 12,4 ribu ton.
Sebaliknya, produksi aluminium mencapai 143 ribu ton atau melampaui target 137 ribu ton.
Penjualan batu bara juga mencatat angka lebih tinggi, yakni 21,1 juta ton dibandingkan target 19,8 juta ton. Penjualan tersebut berasal dari pemenuhan kebutuhan domestik, ekspor, serta pemanfaatan persediaan.
Ateng meminta perbedaan antara angka produksi dan penjualan dijelaskan secara konsisten sehingga sumber pertumbuhan kinerja dan keberlanjutannya dapat terlihat jelas.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala operasional, mulai dari masalah peralatan dan tenaga kerja kontraktor pada produksi nikel, keterlambatan rencana kerja dan anggaran biaya pada operasi batu bara, hingga kebutuhan pemeliharaan smelter timah.
Menurut dia, setiap anak perusahaan perlu memiliki matriks tindak lanjut yang jelas, termasuk penyebab selisih target, tenggat pemulihan, kebutuhan investasi, dan pihak yang bertanggung jawab.
Dalam transformasi MIND ID, Ateng menilai peta jalan From Volume to Value Creation harus diterjemahkan menjadi ukuran hasil yang dapat dievaluasi setiap tahun.
Peta jalan tersebut menempatkan 2025–2027 sebagai fase penguatan fondasi, 2028–2030 sebagai fase penciptaan nilai, dan periode setelah 2030 sebagai kelanjutan mandat penguasaan cadangan, hilirisasi, serta kepemimpinan pasar.
“Hilirisasi jangan dihitung dari banyak pabrik yang dibangun. Kita harus melihat apakah proyek tersebut menghasilkan nilai tambah serta dapat bertahan menghadapi perubahan harga komoditas,” tegasnya.
Karena itu, setiap proyek hilirisasi dinilai perlu memuat informasi mengenai kebutuhan modal, biaya energi dan air, proyeksi margin sepanjang siklus harga, tingkat kandungan dan serapan industri dalam negeri, calon pasar pembeli, jadwal operasi, hingga rencana pengelolaan limbah dan emisi.
Ateng juga mendorong agar keputusan investasi dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkala terhadap asumsi teknis dan komersial.
Selain hilirisasi, keselamatan kerja juga harus menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan transformasi MIND ID.
Menurut Ateng, target zero fatality perlu dibarengi dengan pelaporan insiden secara terbuka dan pembelajaran lintas perusahaan. Dengan demikian, keselamatan tidak berhenti sebagai target administratif.
Pengawasan juga perlu dilakukan dari tahun ke tahun, mulai dari produksi dan penjualan setiap komoditas, kontribusi fiskal, intensitas emisi dan penggunaan air, kepatuhan lingkungan, pemulihan lahan, hingga angka kecelakaan dan tindak lanjutnya.
“Kami perlu memperoleh peta jalan yang dapat diuji per tahun dan per proyek. Dengan begitu, dukungan terhadap MIND ID dapat berjalan seiring dengan pengawasan terhadap biaya, manfaat, keselamatan, dan risiko yang ditanggung negara,” pungkas Ateng.
Penulis : lazir
Editor : ameri
