
Pendidikan | Senin, 2 November 2026 - 11:36 WIB
“Sudah sekitar dua bulan kami melakukan survei ke kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dari hasil penjaringan, ada sekitar 850 produk yang masuk untuk dikurasi. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 490 produk siap dipamerkan di Surabaya,” kata Fauzan dalam taklimat di Graha Diktisaintek, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Parlemen | Minggu, 27 September 2026 - 09:32 WIB
“Capaian keuangan ini patut diapresiasi. Tetapi kita perlu melihatnya secara utuh. Kinerja perusahaan tidak cukup diukur dari laba, melainkan bagaimana cadangan dijaga, nilai tambah diciptakan, pekerja dilindungi, dan manfaatnya dirasakan negara serta masyarakat,” kata Ateng, Minggu (27/9/2026)

Ekonomi | Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:23 WIB
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto turut hadir bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Nasional | Senin, 22 Juni 2026 - 10:05 WIB
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).

Nasional | Kamis, 12 Maret 2026 - 20:09 WIB
“Penguatan industri nasional harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pelaku usaha,” ujar Novita dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Nasional | Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB
“Kebijakan ini merusak daya beli buruh dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Bahkan bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025,” ujar Said Iqbal, Jumat (2/1/2026).