Topik Industri Nasional

Penampakan rogram Motor Listrik Nasional (dok. kemendiksaintek)

Ekonomi

Prabowo Resmi Luncurkan MOLINAS, Kampus Didorong Perkuat Teknologi Motor Listrik Nasional

Ekonomi | Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:23 WIB

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:23 WIB

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto turut hadir bersama sejumlah pimpinan perguruan tinggi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Anwar Sanusi (dok. rentak.id)

Nasional

Outlook Ketenagakerjaan 2026: Hilirisasi dan Ekonomi Hijau Buka Jutaan Lapangan Kerja Baru

Nasional | Senin, 22 Juni 2026 - 10:05 WIB

Senin, 22 Juni 2026 - 10:05 WIB

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).

Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini (foto. lazir)

Nasional

DPR Dorong Penguatan Industri Nasional untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Nasional | Kamis, 12 Maret 2026 - 20:09 WIB

Kamis, 12 Maret 2026 - 20:09 WIB

“Penguatan industri nasional harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap pelaku usaha,” ujar Novita dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Said Iqbal saat paparkan demo di depan kantor Kemenaker. (dok. rentak.id)

Nasional

Ribuan Buruh DKI–Jabar Siap Gelar Aksi Besar 8 Januari 2026, Tolak Upah Murah dan Kebijakan UMSK

Nasional | Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB

Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB

“Kebijakan ini merusak daya beli buruh dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Bahkan bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025,” ujar Said Iqbal, Jumat (2/1/2026).