JAKARTA – Transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia diperkirakan akan membuka peluang kerja dalam skala besar pada tahun 2026. Kebijakan hilirisasi industri dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau menjadi dua motor utama yang diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru di berbagai sektor strategis.
Gambaran tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan. Selain memetakan peluang, kajian ini juga menyoroti berbagai tantangan pasar kerja yang masih harus dihadapi Indonesia, mulai dari dominasi pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga dampak transformasi digital.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, perubahan lanskap ketenagakerjaan abad ke-21 tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan dinamika global. Menurutnya, kemajuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan telah mengubah kebutuhan dunia kerja secara signifikan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (22/6/2026).
Salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus diperluas pemerintah. Kebijakan ini diyakini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru di sektor industri pengolahan.
Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja yang semakin penting. Dalam kajian tersebut, jumlah green jobs diproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026, didorong oleh perkembangan energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” kata Anwar.
Meski prospeknya menjanjikan, sejumlah tantangan masih membayangi pasar kerja nasional. Kajian tersebut mencatat sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya pekerjaan yang lebih produktif, berkualitas, dan terlindungi.
Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan dinamika baru. Meningkatnya pekerjaan berbasis platform digital membuka kesempatan kerja yang lebih luas, namun sekaligus memunculkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, serta kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan.
Di bidang kompetensi, kesenjangan keterampilan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia baru memiliki literasi digital dasar hingga menengah. Sementara itu, kebutuhan industri menuntut lebih dari 80 persen tenaga kerja memiliki kemampuan digital yang memadai.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri. Langkah yang ditempuh antara lain revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan dunia usaha.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” tegas Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan daya saing tenaga kerja Indonesia serta mewujudkan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.
Penulis : guntar
Editor : ameri
