JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Harris Turino Kurniawan, menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam tekanan akibat penerimaan negara yang belum cukup kuat untuk menopang berbagai program prioritas pemerintah.
Menurutnya, selain meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga harus berani melakukan efisiensi belanja negara dan memperbaiki tata kelola fiskal agar kepercayaan pelaku usaha serta investor tetap terjaga.
Dalam keterangannya, Harris mengungkapkan bahwa ruang fiskal saat ini masih sangat terbatas karena realisasi penerimaan negara pada tahun sebelumnya jauh dari target yang ditetapkan.
“Fiskal kita memang sangat terbatas. Tahun lalu penerimaan negara tidak mencapai target, bahkan realisasinya di bawah 90 persen dari target. Memang tahun ini penerimaan perpajakan semester pertama tumbuh sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tetapi pertumbuhan itu dipengaruhi oleh perbaikan sistem Coretax dan pembatasan restitusi pajak, sehingga penerimaan bersih terlihat meningkat cukup signifikan,” ujar Harris di kompleks parlemen, Kamis (16/7/2026).
Meski demikian, ia mempertanyakan sumber tambahan penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah pada tahun ini. Harris menjelaskan, penerimaan perpajakan ditargetkan meningkat dari sekitar Rp1.917 triliun menjadi Rp2.357 triliun atau bertambah sekitar Rp440 triliun.
“Pertanyaannya, tambahan Rp440 triliun itu akan diperoleh dari mana? Angkanya sangat besar. Dengan kondisi iklim usaha yang belum membaik, jumlah pengangguran meningkat, saya belum melihat sumber tambahan penerimaan sebesar itu,” katanya.
Harris mengingatkan agar pemerintah tidak terus-menerus membebani masyarakat dengan kebijakan perpajakan. Menurutnya, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh memang harus dilakukan, tetapi jangan sampai masyarakat yang sudah mengalami tekanan ekonomi menjadi sasaran utama.
“Yang belum patuh terhadap pajak tentu harus ditindak. Tetapi jangan sampai rakyat yang terus-menerus menjadi objek kebijakan pajak. Jangan sampai muncul anggapan DPR meminta pemerintah menaikkan pajak. Bukan itu yang kami maksud,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika penerimaan negara mengalami tekanan, pemerintah pada dasarnya memiliki tiga pilihan, yakni meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, atau menambah utang. Namun, menurut Harris, langkah yang paling realistis saat ini adalah melakukan efisiensi belanja negara.
“Program-program dengan anggaran besar perlu ditata ulang agar lebih tepat sasaran. Misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak harus menjangkau seluruh 82 juta penerima sekaligus. Harus lebih selektif, diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan sehingga anggaran bisa lebih efisien,” ujarnya.
Selain efisiensi belanja, Harris juga menekankan pentingnya menutup kebocoran penerimaan negara. Menurutnya, apabila penerimaan dan pengeluaran dapat dikelola lebih baik, pemerintah tidak perlu terlalu bergantung pada penambahan utang.
“Utang kita memang masih berada di kisaran 40 persen terhadap PDB dan secara teori masih ada ruang. Tetapi apakah kita ingin terus menambah utang? Itu berbahaya, karena hampir separuh penerimaan negara sudah digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang,” katanya.
Harris juga mengaitkan kondisi fiskal dengan kepercayaan investor. Ia menilai ketidakpastian regulasi dan lemahnya tata kelola fiskal dapat memicu keluarnya modal dari Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada nilai tukar rupiah dan pasar saham.
“Bank Indonesia sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari intervensi pasar, instrumen non-deliverable forward, menaikkan SRBI hingga BI Rate. Namun akar persoalannya bukan hanya di Bank Indonesia, melainkan pada tata kelola fiskal yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Karena itu, Harris menegaskan kritik yang ia sampaikan kepada pemerintah, termasuk dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk dukungan agar target pembangunan nasional dapat tercapai.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk membuat ekonomi menjadi kacau. Justru kami ingin cita-cita Presiden menuju Indonesia Emas bisa tercapai. Karena itu, tata kelola fiskal harus terus diperbaiki agar ekonomi nasional lebih sehat dan kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
