Nusron Wahid Tekankan Pelayanan ATR/BPN Harus Pro Rakyat, Jangan Persulit Masyarakat di Riau

- Penulis

Kamis, 23 April 2026 - 09:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR-BPN Nusron Wahid dalam kegiatan silaturahim dan ceramah keagamaan bersama Abdul Somad (foto. atr-bpn)

Menteri ATR-BPN Nusron Wahid dalam kegiatan silaturahim dan ceramah keagamaan bersama Abdul Somad (foto. atr-bpn)

JAKARTA – Suasana religius menyelimuti Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra di Bangkinang, Riau, saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan silaturahim dan ceramah keagamaan bersama Abdul Somad, Rabu (22/04/2026).

Dalam arahannya, Nusron menekankan agar seluruh jajaran ATR/BPN di Indonesia menjalankan kepemimpinan yang tidak menyulitkan rakyat. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Apa pun kebijakan, keputusan, tindak, jangan sampai mempersulit rakyat. Jangan sampai kemudian membuat rakyat susah. Orientasinya jangan membuat rakyat susah. Orientasinya harus membuat rakyatnya terangkat,” ujar Nusron.

Ia juga menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual. Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting mengingat Kementerian ATR/BPN adalah institusi yang berfokus pada pelayanan publik.

Mengutip sebuah hadis, Nusron mengingatkan konsekuensi bagi pejabat yang mempersulit masyarakat. “Wa man yusyāqiq yashquqillāhu ‘alaihi yaumal-qiyāmah, yang artinya barangsiapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat,” katanya.

Di hadapan Ustaz Abdul Somad, Nusron juga memohon doa agar seluruh jajaran ATR/BPN dapat menjalankan tugas dengan niat tulus demi kepentingan masyarakat. “Satu-satunya hal yang kami harapkan adalah mohon didoakan. Didoakan semoga apa pun yang kita lakukan itu semata-mata untuk kepentingan menyenangkan rakyat, tidak mempersulit rakyat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Somad mengingatkan bahwa jabatan adalah bentuk kepercayaan sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pejabat tidak seharusnya menyalahgunakan amanah, apalagi hingga merugikan masyarakat.

“Jabatan adalah tanda kepercayaan sekaligus ujian. Oleh karena itu, pejabat tidak seharusnya menyalahgunakan amanah tersebut, apalagi sampai mempersulit urusan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di-ridhoi. Apa yang dititipkan Allah pada kita, jabatan, keilmuan, popularitas, insyaallah yang kita kenang, yang baik-baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nusron hadir didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra beserta jajaran, Wakapolda Riau Hengki Haryadi, serta Dirreskrimum Polda Riau Hasyim Risahondua.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat
LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot
Banjir Bandang Ancam Padang, Kementerian PU Siapkan Rp487 Miliar dan Bendung Penahan Sedimen
Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa
Bukan Cuma Jalan, Kementerian PU Kebut Pemulihan 7 TPA di Aceh
Ateng Sutisna Desak Evaluasi Karhutla: Jangan Biarkan Rakyat Terus Menanggung Dampaknya
Karhutla Terus Berulang, Hasto PDIP Soroti Alih Fungsi Hutan dan Lemahnya Mitigasi
Bandara Riyadh Ditutup Imbas Serangan Houthi, Ini Hak Penumpang yang Wajib Dipenuhi Maskapai

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:21 WIB

LKBH HMI Desak Menag Evaluasi Sekjen Kemenag, Polemik UINSA Ikut Disorot

Selasa, 20 Oktober 2026 - 07:39 WIB

Banjir Bandang Ancam Padang, Kementerian PU Siapkan Rp487 Miliar dan Bendung Penahan Sedimen

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:03 WIB

Bukan Cuma Karhutla, Mendes Yandri Soroti Sengketa Lahan hingga Koperasi Desa

Senin, 19 Oktober 2026 - 08:57 WIB

Bukan Cuma Jalan, Kementerian PU Kebut Pemulihan 7 TPA di Aceh

Berita Terbaru