RENTAK.ID – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menghadiri Cultural Dinner yang menjadi rangkaian pertemuan Southeast Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (20/8/2025).
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden SEAPAC periode 2023–2025, Fadli Zon menyambut delegasi parlemen negara-negara Asia Tenggara serta perwakilan lembaga internasional, di antaranya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Dalam sambutannya, Fadli menekankan pentingnya budaya sebagai instrumen untuk melawan korupsi. Ia menyebut keberadaan Benteng Vredeburg sebagai lokasi acara memiliki makna simbolik.
“Benteng Vredeburg sebagai lokasi acara ini sangatlah simbolik. Dulunya benteng kolonial, kini menjadi ruang budaya yang menjaga lebih dari 7.000 benda bersejarah dari era Pangeran Diponegoro hingga para tokoh kemerdekaan,” ujarnya.
Menurutnya, sejarah dan warisan budaya adalah fondasi kuat bagi dialog lintas generasi. Ia menolak pandangan bahwa korupsi berakar dari budaya bangsa, sebaliknya budaya justru menjadi sarana paling efektif untuk menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan solidaritas.
“Setiap tahun, dunia kehilangan sekitar 2,6 triliun dolar AS atau 5 persen dari PDB global akibat korupsi. Di Asia Tenggara, 23 persen warga harus membayar suap untuk layanan publik, dan 79 persen pelaku usaha menganggap korupsi sebagai hambatan bisnis. Dalam situasi seperti ini, kerja sama regional bukanlah pilihan, melainkan keharusan,” tegasnya.
Fadli menambahkan, warisan budaya, kesenian, dan industri kreatif merupakan “infrastruktur integritas” yang menopang tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Vice-Chair of the Inter-Parliamentary Cooperation Committee Ravindra Airlangga, anggota SEAPAC dari Malaysia, Kamboja, dan Thailand, Dekan Fisipol UGM Dr. Wawan Mas’udi, Kepala UNODC Indonesia Erik van der Veen, National Focal Point UNFCCC Ary Sudijanto, serta Country Director Westminster Foundation for Democracy Ravio Patra.
Sementara dari Kementerian Kebudayaan hadir Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Endah Tjahjani Dwirini Retno Astuti; Staf Khusus Menteri Bidang Protokol dan Rumah Tangga Rachmanda Primayuda; serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan Mardisontori.
Menutup sambutannya, Fadli menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi merupakan pilihan budaya dan peradaban.
“Ia akan menentukan masa depan seperti apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita, apakah masa depan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan solidaritas, atau yang diliputi keraguan dan perpecahan,” tutupnya.(***)
Penulis : Zul
Editor : Ami
