JAKARTA – Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan berdampak signifikan terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Ia menyebut, keputusan tersebut memiliki sejumlah keunggulan, namun juga menyimpan tantangan yang serius dalam praktiknya.
“Ini bukan sekadar soal teknis pemilu, tetapi menyentuh arsitektur dasar demokrasi kita,” kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, (27/6/2025).
“Putusan ini akan memengaruhi bagaimana kita mengelola keterhubungan antara politik pusat dan daerah.”
MK dalam putusannya memisahkan penyelenggaraan pemilu presiden, DPR, dan DPD dengan pemilu DPRD serta pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemisahan ini dianggap BRAINS Demokrat memiliki tiga sisi positif.
Pertama, menurut Umam, pemisahan itu dapat meningkatkan fokus pemilih terhadap isu-isu lokal. Selama ini, dinamika pilpres kerap membayangi isu-isu daerah yang lebih substansial. “Dengan pemilu lokal yang berdiri sendiri, masyarakat bisa lebih jernih mengevaluasi calon kepala daerah dan DPRD berdasarkan kebutuhan lokal, bukan sekadar efek elektoral nasional,” ujarnya.
Kedua, beban teknis pemilu disebut akan berkurang. Umam mengacu pada pengalaman pemilu serentak 2019 dan 2024 yang menyulitkan pemilih dan petugas karena harus menangani lima jenis surat suara. “Kompleksitas itu memicu kelelahan, bahkan korban jiwa. Pemisahan akan menyederhanakan proses logistik dan pengawasan, serta memperbaiki kualitas partisipasi publik,” katanya.
Ketiga, BRAINS melihat peluang bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi yang lebih terstruktur. Umam menyebut partai dapat menyusun strategi yang lebih spesifik untuk tingkat nasional dan lokal. “Ini memberi ruang penguatan institusi partai secara simultan di dua level,” ucapnya.
Meski demikian, Umam menilai putusan MK itu juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya fragmentasi siklus politik antara pusat dan daerah. “Selama ini, caleg nasional dan lokal saling menopang dalam membangun konstituen. Kalau dipisah, kerja-kerja politik menjadi lebih berat dan biaya politik bisa melonjak,” tuturnya.
Tantangan kedua adalah potensi disharmoni dalam tata kelola antara pusat dan daerah. Ia mengingatkan, pemisahan pemilu berisiko memperlebar jarak koordinatif antara kebijakan pusat dan dinamika politik daerah. “Arah sistem kita bisa bergeser ke semacam semi-federalisme de facto,” ujar Umam.
Selain itu, pemisahan waktu pemilu juga memperpanjang siklus kompetisi politik. “Artinya, tensi politik bisa terus berlanjut, suasana sosial lebih mudah terpolarisasi, dan sinkronisasi pelantikan pejabat publik makin sulit dilakukan,” katanya.
BRAINS Demokrat juga mempertanyakan dasar normatif putusan MK tersebut. Umam menyinggung bahwa desain sistem pemilu semestinya menjadi ranah kebijakan terbuka (open legal policy) yang diputuskan oleh parlemen. “Putusan yang berdampak besar semacam ini sebaiknya lahir dari proses legislasi politik yang deliberatif, bukan lewat tafsir yudisial semata,” katanya.
Ia mendorong agar partai-partai politik bersama pemerintah menyusun peta jalan perbaikan sistem politik dan kepemiluan secara lebih menyeluruh dan matang. “Supaya ke depan kita tidak terus-menerus terjebak dalam eksperimen aturan yang berubah di saat injury time menjelang pemilu,” ujar Umam.
Penulis : lazir
Editor : ameri
