JAKARTA – Ketua DPD RI periode 2009–2016 sekaligus Senator asal Sumatera Barat 2024–2029, Irman Gusman, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BOP) merupakan strategi diplomasi berisiko tinggi yang harus dipahami secara utuh dan dikawal bersama oleh publik.
Irman mengatakan, keikutsertaan Presiden Prabowo dalam forum perdamaian internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak bisa dibaca secara hitam-putih. Menurutnya, keputusan tersebut sangat mungkin didorong oleh pendekatan strategis untuk membuka jalan baru bagi perdamaian Israel–Palestina.
“Bapak Bangsa Afrika Selatan Nelson Mandela pernah berkata, ‘Jika Anda ingin berdamai dengan musuhmu, Anda harus bekerja sama dengan musuhmu. Nanti dia akan menjadi mitra Anda,’” kata Irman dalam keterangannya, Senin (2/2/2026)
Ia menambahkan kutipan Uskup Desmond Tutu yang menekankan pentingnya dialog dengan pihak yang berseberangan. “Jika kamu menginginkan perdamaian, jangan bicara dengan temanmu, bicaralah dengan musuhmu,” ujarnya.
Menurut Irman, dua pesan moral itu relevan untuk membaca langkah Prabowo yang memilih masuk ke BOP di tengah buntunya berbagai jalur formal internasional, termasuk PBB, dalam menghentikan konflik berkepanjangan di Palestina.
“Sebagai mantan jenderal yang paham betul strategi perang, Presiden Prabowo tentu memahami bahwa strategi tidak selalu harus diumumkan ke publik. Seorang ahli strategi bisa saja tampak mengalah untuk memenangkan tujuan yang lebih besar,” jelasnya.
Irman mengibaratkan langkah diplomasi tersebut sebagai strategi yudo, yakni menaklukkan lawan dengan cara merendahkan diri lebih dahulu. Namun, ia mengakui pendekatan itu memicu kritik keras karena dianggap berpotensi menimbulkan salah tafsir di dalam negeri.
“Banyak yang menilai Presiden sudah off-side. Tapi masalah Palestina tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Bisa jadi ini adalah peluang diplomatik yang jarang muncul,” ujarnya.
Meski demikian, Irman menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BOP bukan tanpa risiko. Jika tidak disertai penegasan sikap dan hasil konkret, langkah tersebut berpotensi disalahartikan sebagai pelemahan dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Karena itu, Irman menyampaikan enam catatan penting yang menurutnya harus menjadi pegangan Presiden Prabowo.
Pertama, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada publik tentang manfaat nyata keikutsertaan Indonesia di BOP tanpa harus membocorkan strategi diplomasi.
Kedua, Presiden perlu menjelaskan maksud dan tujuan masuk ke BOP secara terbuka kepada DPR dan DPD RI agar polemik di masyarakat mereda.
Ketiga, komunikasi dengan partai politik, ormas, media, dan elemen masyarakat lain harus diperkuat untuk mencegah instabilitas sosial.
Keempat, Irman menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh ragu menarik diri dari BOP jika mayoritas rakyat menolak dan manfaatnya tidak jelas. Ia menyinggung pandangan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas terkait rencana kontribusi dana besar yang dinilai perlu diukur dengan kondisi dalam negeri.
Kelima, jika publik dapat menerima strategi tersebut, maka harus ada langkah konkret dan berkekuatan hukum yang menjamin terwujudnya Negara Palestina Merdeka.
Keenam, Presiden perlu kembali memahamkan kepada rakyat terkait pernyataannya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.
Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan sikap Indonesia, “Begitu Israel mengakui kemerdekaan dan status kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui status kenegaraan Israel; dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel.”
Menurut Irman, pernyataan itu hanya bisa dipahami jika dilihat dari perspektif keamanan kedua belah pihak. “Tidak mungkin Palestina merdeka jika Israel terus merasa terancam, dan tidak mungkin Israel berhenti menyerang jika keamanannya tidak dijamin,” katanya.
Ia juga mengutip pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta publik bersabar menilai langkah Prabowo di BOP. “Kalau Indonesia bergabung, tentu Presiden sudah mempertimbangkan dengan saksama alasan dan manfaatnya bagi Indonesia,” ujar SBY.
Irman menegaskan, dukungan bersyarat Indonesia terhadap pengakuan Israel bukan hal baru. Ia mengingatkan pernyataan Menlu Ali Alatas pada 1992 yang menyebut Indonesia akan mempertimbangkan hubungan dengan Israel setelah Palestina merdeka.
Namun, ia mengakui bahwa timing pernyataan Presiden Prabowo menjadi persoalan serius karena disampaikan di tengah kehancuran Gaza dan jatuhnya puluhan ribu korban jiwa.
“Karena itu, dibutuhkan solusi psikologis, langkah diplomatik yang berbasis hukum, serta pendekatan yang komprehensif agar keterlibatan Indonesia benar-benar berujung pada perdamaian,” katanya.
Irman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sejarah tidak akan menilai dari forum apa yang diikuti Indonesia, melainkan dari hasil nyata yang dicapai.
“Diplomasi Indonesia harus berpijak pada keadilan, bukan sekadar simbol. Yang paling penting adalah apakah langkah ini benar-benar mempercepat lahirnya Negara Palestina Merdeka,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
