Topik politik internasional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. (dok.rentàk.id)

Nasional

Tiga Tahun Tragedi Gaza, Sukamta: Jangan Bangun Gaza tapi Palestina Hilang

Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:03 WIB

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:03 WIB

Menurut Sukamta, memahami persoalan Palestina dengan menjadikan 7 Oktober 2023 sebagai awal sejarah justru berisiko mengaburkan rangkaian panjang persoalan yang telah berlangsung jauh sebelumnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid layangkan surat terbuka ke DPR (ilustrasi dibikin ai -rentak.id)

Politik

Amnesty Desak DPR Tinjau Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Bentukan Trump

Politik | Jumat, 13 Februari 2026 - 08:37 WIB

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:37 WIB

“Kami menilai keputusan ini berisiko turut melibatkan Indonesia dalam mekanisme yang akan memperburuk pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk membiarkan Israel melanjutkan penerapan sistem apartheid dan genosida di Gaza,” kata Usman dalam surat terbuka tersebut, dikutip Jumat (13/2/2026)

Irman Gusman. (dok. pribadi)

Politik

Masuk Board of Peace, Prabowo Dinilai Jalankan Strategi Berisiko demi Palestina Merdeka

Politik | Senin, 2 Februari 2026 - 07:51 WIB

Senin, 2 Februari 2026 - 07:51 WIB

“Bapak Bangsa Afrika Selatan Nelson Mandela pernah berkata, ‘Jika Anda ingin berdamai dengan musuhmu, Anda harus bekerja sama dengan musuhmu. Nanti dia akan menjadi mitra Anda,’” kata Irman dalam keterangannya, Senin (2/2/2026)

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. (foto anadolu)

Internasional

Iran Bantah Rencana Eksekusi Demonstran, Trump Ancam Tindakan Sangat Keras

Internasional | Selasa, 20 Januari 2026 - 09:33 WIB

Selasa, 20 Januari 2026 - 09:33 WIB

“Tidak ada penggantungan, hari ini atau besok. Saya bisa katakan dengan yakin, tidak ada rencana untuk melakukan penggantungan sama sekali,” ujar Araghchi.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (dok. rentak.id)

Internasional

DPR RI Nilai Penangkapan Presiden Venezuela Cederai Kedaulatan Negara

Internasional | Selasa, 6 Januari 2026 - 14:48 WIB

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:48 WIB

“Penangkapan kepala negara yang masih menjabat melalui intervensi militer lintas batas, tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara dan supremasi hukum internasional,” tegas Syahrul dalam keterangannya diteria, Selasa (6/1/2026).