JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menghadiri undangan silaturahmi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan kolaborasi dan sinkronisasi kelembagaan serta pembahasan isu-isu strategis yang berdampak pada kemajuan bangsa.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin hadir bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, didampingi Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal serta jajaran kesekretariatan.
Sultan menyambut baik undangan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi antara DPD RI dan MPR RI merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan.
“Kami datang lengkap bersama para wakil ketua DPD RI, juga didampingi sekretaris jenderal dan jajaran. Ini langkah awal yang strategis. Kami yakin kolaborasi dua lembaga ini membawa angin positif bagi rakyat dan bangsa,” ujar Sultan dalam keterangan pers usai pertemuan.
Menurutnya, pelaksanaan tugas-tugas konstitusi kedua lembaga akan berjalan optimal jika didukung sistem yang kuat dan kolaboratif.
“Tentu saja support system yang baik dan kolaboratif dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusi dua lembaga ini,” tambah mantan aktivis KNPI tersebut.
Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, pimpinan kedua lembaga juga membahas sejumlah isu nasional lainnya. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Hidayat Nurwahid, Bambang Wuryanto, dan Abcandra Muhammad Akbar, serta Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah beserta jajaran.
Ahmad Muzani menyampaikan dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara yang selama ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD RI sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal DPD RI akan berkoordinasi dengan Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI guna memproses penertiban administrasi penggunaan aset tersebut melalui mekanisme formal yang berlaku.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama MPR RI dan DPD RI untuk menjaga sinergi kelembagaan, memperkuat tata kelola administrasi, serta memastikan dukungan sarana dan prasarana yang tertib, akuntabel, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional.
Penulis : lazir
Editor : ameri
