Politik | Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:10 WIB
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai putusan tersebut menyisakan persoalan serius, terutama terkait syarat pendidikan yang harus dipenuhi seorang calon wakil presiden.
Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 08:26 WIB
Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah menyebut ada tiga poin penting yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut.
Pendidikan | Jumat, 31 Juli 2026 - 14:51 WIB
“Kami tentu sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan ini memberikan penegasan bahwa anggaran pendidikan 20 persen harus kembali difokuskan pada kebutuhan inti dan operasional pendidikan sesuai amanat konstitusi,” kata Hetifah,Jumat (31/7/2026)
Ekonomi | Jumat, 12 Juni 2026 - 08:12 WIB
“Menurut putusan a quo, penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi yang konstitusional, sesuai Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, adalah apabila harga BBM dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu serta mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar,” ujar Syukur dalam persidangan.
Politik | Senin, 30 Juni 2025 - 19:01 WIB
“Kalau kita baca baik-baik putusan itu, sebetulnya ada niat mulia dari MK untuk menyelamatkan partai politik agar tidak terperosok lebih jauh ke dalam jurang pragmatisme,” ujar Said dalam keterangannya, Senin, (30/6/2025).
Pendidikan | Senin, 30 Juni 2025 - 13:39 WIB
“Bung Karno pernah mengatakan, bangsa yang tidak membangun pendidikan adalah bangsa yang menggali kuburnya sendiri. Jika anak-anak kita tidak sekolah, jangan harap kita akan menjadi bangsa yang besar,” ujar Arief Hidayat, mengutip pidato pendiri bangsa tersebut, Senin (30/6/2025)
Politik | Jumat, 27 Juni 2025 - 20:27 WIB
“Ini bukan sekadar soal teknis pemilu, tetapi menyentuh arsitektur dasar demokrasi kita,” kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat, (27/6/2025).
Nasional | Jumat, 7 Februari 2025 - 11:35 WIB
Secara hukum, Pasal 228A ini cacat baik secara formil maupun materiil. Seharusnya, aturan internal DPR hanya mengatur urusan kelembagaan, bukan mencampuri lembaga independen lainnya.
Politik | Kamis, 2 Januari 2025 - 20:22 WIB
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan ini menjadi babak…
Ragam | Minggu, 5 Mei 2024 - 13:03 WIB
RENTAK.ID – Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengemukakan kekecewaannya atas perilaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)…