BATAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan secara langsung Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 68 Kepala Keluarga (KK) di Tanjung Banun, Kepulauan Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Sertipikat ini menjadi kepastian hukum bagi warga yang telah puluhan tahun menempati lahan tanpa kepemilikan resmi.
Hunian tetap yang diberikan berupa rumah tipe 45 di atas lahan seluas 500 m². Menko AHY menegaskan bahwa pemberian sertipikat ini bukan sekadar dokumen, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk membuka peluang ekonomi baru di kawasan tersebut.
“Sertipikat hak milik tanah ini memberikan kepastian sekaligus kepercayaan diri bagi masyarakat. Dengan adanya kepemilikan resmi, kita berharap industri semakin maju di Kepri, sehingga kesejahteraan meningkat, lapangan kerja terbuka, kemiskinan berkurang, dan kesenjangan sosial semakin kecil,” ujar AHY kepada awak media, Selasa (18/3/2025).
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi serta memperkuat ekonomi lokal. Menurutnya, pengembangan wilayah Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Kita ingin menciptakan kawasan transmigrasi yang modern. Sebagian masyarakat sudah mulai menempati rumah-rumah baru, dan hari ini kami serahkan secara resmi sertipikatnya,” jelas AHY.
Untuk memastikan kelancaran program transmigrasi lokal ini, pemerintah berkomitmen mengawal pembangunan infrastruktur dasar.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan meliputi pembangunan 961 unit hunian layak oleh Kementerian PUPR, Kementerian Transmigrasi, dan BP Batam, percepatan sertifikasi tanah bagi warga yang direlokasi, peningkatan akses jalan, serta penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
AHY juga mengingatkan warga agar menjaga sertipikat yang telah diberikan dan tidak mudah tergoda untuk menjualnya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita ingin Batam, Bintan, dan seluruh wilayah di Kepri semakin terintegrasi. Diperlukan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan sumber daya lokal, yang nantinya diperkuat oleh SDM unggul dengan keterampilan yang memadai,” pungkasnya.
Acara penyerahan sertipikat ini juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Wali Kota Batam, Muhammad Rudi; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faisal; serta Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina. ***
