Nasional | Jumat, 17 April 2026 - 20:28 WIB
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemilihan lokasi aksi di DPR RI bukan tanpa alasan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sikap politik yang sadar untuk menegaskan esensi May Day sebagai momentum perjuangan.
Nasional | Jumat, 10 April 2026 - 13:15 WIB
“Kami tegaskan, aksi May Day KSPI ini adalah aksi damai, tertib, konstitusional, dan tidak anarkis. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan telah menyampaikan pemberitahuan resmi,” ujar Said Iqbal, Jumat (10/4/2026).
Nasional | Senin, 6 April 2026 - 16:18 WIB
“Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis,” tegas Said Iqbal, Senin (6/4/2026).
Nasional | Selasa, 3 Maret 2026 - 13:26 WIB
“Awalnya aksi juga akan dilakukan di depan Gedung DPR RI. Namun karena DPR masih dalam masa reses dan tidak ada pimpinan maupun anggota yang hadir, maka aksi di DPR kami batalkan. Aksi tetap dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Said Iqbal, Selasa (3/3/2026)
Ekonomi | Selasa, 24 Februari 2026 - 13:51 WIB
“Kami melihat ini bukan sekadar kebijakan perusahaan, tetapi pola. Buruh tidak di-PHK, tetapi dirumahkan tanpa gaji menjelang Lebaran dan tanpa THR. Itu jelas merugikan pekerja,” kata Said Iqbal, Selasa (24/2/2926).
Nasional | Senin, 26 Januari 2026 - 19:12 WIB
“Ini blunder sejak awal. Jakarta biaya hidupnya jauh lebih tinggi, tapi UMP-nya justru lebih kecil. Buruh terpaksa nombok untuk hidup,” kata Said Iqbal, Senin (26/1/2026)
Nasional | Minggu, 18 Januari 2026 - 15:10 WIB
“Terhadap perkembangan UMP DKI 2026, surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI mewakili kawan-kawan buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 09:48 WIB
“KSPI juga menilai pertemuan antara Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mengecewakan. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada pernyataan tegas bahwa UMSK tidak boleh diubah oleh gubernur, sehingga menimbulkan kesan Kementerian Ketenagakerjaan justru tunduk pada kepala daerah,” kata Said Iqbal, Rabu (14/1/2026).
Nasional | Kamis, 8 Januari 2026 - 11:32 WIB
“Ini tentang keadilan, konstitusi, dan masa depan buruh. Ketika pemerintah daerah mengabaikan peraturan pengupahan dan Putusan MK, buruh tidak punya pilihan selain turun ke jalan dan meminta keadilan langsung kepada Presiden,” tegas Said Iqbal, Rabu (8/1/2026)
Nasional | Minggu, 28 Desember 2025 - 11:05 WIB
“Tidak logis jika biaya hidup di Jakarta lebih murah dibandingkan Bekasi atau Karawang. Apakah masuk akal bank-bank internasional, bank BUMN, dan perusahaan raksasa yang berkantor di Sudirman dan Kuningan membayar upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?” kata Said Iqbal, Minggu (28/11/2025).
