JAKARTA – Sebanyak 300 ribu ton beras impor sisa tahun 2024 yang ditemukan berkutu menimbulkan keprihatinan dan dianggap merugikan negara.
Anggota Komisi IV DPR, Hindun Anisah, menegaskan bahwa Perum Bulog harus bertanggung jawab atas permasalahan ini, mengingat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan stok beras.
“Bulog harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jangan hanya karena bisa difumigasi lantas dianggap tidak ada kerugian. Beras ini sudah tidak layak konsumsi,” tegas Hindun, Senin, (17/3/2025).
Hindun juga mencurigai jumlah beras berkutu sebenarnya lebih dari 300 ribu ton, mengingat masih adanya indikasi1 ketidakterbukaan laporan di berbagai kantor wilayah Bulog.
“Bisa jadi jumlahnya lebih dari itu. Bulog harus lebih transparan,” imbuhnya.
Ia pun mendesak jajaran direksi baru Bulog untuk memperbaiki sistem perencanaan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini peringatan! Direksi baru harus lebih jeli dan strategis agar negara tidak terus dirugikan,” ujar anggota Fraksi PKB dari dapil Jawa Tengah 2 itu.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menemukan beras impor berkutu saat melakukan kunjungan ke gudang Bulog di Yogyakarta.
Ia menilai temuan ini sebagai bentuk kelalaian yang merugikan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji akan menangani beras berkutu tersebut dan memastikan tidak akan mendistribusikannya ke masyarakat.
“Nanti ini akan dibahas, tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP atau bantuan sosial,” kata Amran.
Namun, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memiliki pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa stok beras berkutu di gudang Bulog masih dapat dikonsumsi setelah melalui proses fumigasi. “Beras berkutu itu berarti tidak mengandung bahan kimia berlebihan, jadi masih bisa dikonsumsi setelah fumigasi,” jelas Arief.
Polemik mengenai kualitas dan pengelolaan beras impor ini semakin memanas, sementara masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan stok pangan nasional. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
