JAKARTA – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti tingginya pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi buruh di lapangan.
Hal ini ia sampaikan usai membaca laporan dari BBC Online, media internasional asal Inggris.
“Saya membaca sebuah rilis dari BBC Online. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp104 juta. Angka ini ditambah tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya kurang lebih Rp54 juta. Jika ditotal, benar adanya bahwa penghasilan anggota DPR mencapai Rp154 juta per bulan,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).
Iqbal merinci, bila jumlah tersebut dibagi rata 30 hari, maka seorang anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari. Kondisi ini sangat timpang jika dibandingkan dengan buruh outsourcing maupun kontrak di Jakarta.
“Buruh outsourcing di Jakarta dengan upah minimum tertinggi hanya menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakadilan semakin terasa jika menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya memperoleh Rp1,5 juta per bulan, setara dengan Rp50 ribu per hari. Kondisi lebih parah dialami pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab.
“Sekarang rata-rata pendapatan driver ojek online hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa,” tegasnya.
Iqbal juga menyoroti persoalan kesejahteraan jangka panjang antara wakil rakyat dan buruh. Menurutnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup, sedangkan buruh tetap dihantui ketidakpastian meski bekerja puluhan tahun.
“Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh yang mengabdi puluhan tahun tetap terancam PHK, upah rendah, tanpa perlindungan jaminan sosial, dan hidup dalam ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat,” pungkas Said Iqbal.
Penulis : lazir
Editor : ameri
