JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran internal kementerian menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara.
Langkah ini, menurut Dody, bertujuan menekan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi salah satu penyebab biaya pembangunan nasional membengkak.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro Djojohadikusumo bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi,” kata Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Sabtu, (28 /6/2025).
“Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka biaya pembangunan akan semakin tidak efisien.”
Ia menambahkan, evaluasi akan mencakup seluruh level struktural, dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses ini akan dimulai setelah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Atas restu Bapak Presiden Prabowo, pekan depan kami akan segera memulai evaluasi menyeluruh,” ujar Dody. “Langkah ini bertujuan agar Kementerian PU benar-benar bersih, efisien, dan akuntabel. Tidak boleh ada lagi kebocoran anggaran. Setiap rupiah uang negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.”
Menurut Dody, momen ini harus menjadi titik balik bagi kementeriannya dalam memperkuat tata kelola dan budaya kerja yang berintegritas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kejaksaan atas upaya mereka menjaga integritas proses pembangunan di Indonesia. “Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dari pimpinan KPK dan Kejaksaan dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses evaluasi akan tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah.
“Sebagai pemimpin, saya adalah bapak bagi seluruh jajaran Kementerian PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil dan objektif,” kata Dody. “Namun, saya juga tegaskan, tidak ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap praktik korupsi.”
Penulis : lazir
Editor : ameri
