JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan perombakan pertama di Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025) sore. Informasi ini beredar seiring agenda pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan adanya pelantikan tersebut sebagaimana dikutip dalam liputan6.com.
“Hari ini akan ada pelantikan beberapa pejabat, sore nanti,” ujar Teddy, namun, ia enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan reshuffle kabinet.
Jika benar terjadi, ini akan menjadi momen pertama Prabowo mengganti jajaran menteri sejak dilantik sebagai presiden. Sebelumnya, ia sempat memberi sinyal perombakan saat perayaan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Februari 2025.
“Sekarang kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri. Kita harus membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pengamat Ingatkan Kriteria Menteri yang Patut Diganti
Menanggapi kabar reshuffle, Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, mengingatkan agar perombakan tidak hanya menargetkan menteri yang lemah dalam kepemimpinan dan manajemen, tetapi juga mereka yang memiliki kebijakan kontroversial atau bermasalah secara etika.
“Jangan sampai yang diganti hanya mereka yang bermasalah dalam mengelola lembaga, seperti Menteri Satryo (Mendiktisaintek). Padahal, ada juga menteri yang kinerjanya tidak maksimal, komunikasi politiknya buruk, atau bahkan sedang berurusan dengan KPK, tetapi justru dipertahankan atau hanya dipindah posisinya,” ujar Efriza
Menurutnya, nama pertama yang layak dicopot adalah Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia dinilai gagal menghadirkan perubahan nyata di sektor pendidikan tinggi dan malah menimbulkan konflik internal di kementeriannya.
“Satryo tidak menunjukkan hasil kinerja yang signifikan untuk dunia pendidikan. Selain itu, pasca-nomenklatur kementeriannya berubah, ia juga tak menunjukkan kecepatan dalam beradaptasi,” kritik Efriza, yang juga dosen ilmu pemerintahan di UNPAM.
Selain Satryo, ia menyebut ada tiga menteri lain yang patut diganti karena dianggap mengecewakan publik.
Pertama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang kebijakannya terkait gas LPG 3 kg dinilai tidak terkoordinasi dengan baik dengan Presiden Prabowo. Kedua, Menteri HAM Natalius Pigai, yang menurutnya gagal memberikan jaminan perlindungan HAM dan lebih banyak mengeluhkan anggaran kecil kementeriannya.
“Pigai justru kalah kualitas dibanding saat ia masih menjadi aktivis. Ketika menjabat menteri, ia lebih banyak menyalahkan minimnya anggaran, padahal efisiensi adalah arahan langsung dari presiden,” kata Efriza.
Ketiga, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang disebut memiliki rekam jejak kurang memuaskan sejak era pemerintahan Jokowi. Bahkan, ia dijuluki “Menteri Giveaway” karena kebijakan populisnya.
“Hasil survei menunjukkan ia termasuk dalam daftar menteri yang layak direshuffle. Selain itu, namanya juga terseret dalam kasus judi online di Kemenkomdigi, meski masih berstatus saksi,” tutup Efriza.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, Menteri Satryo menjadi nama pertama yang hampir dipastikan akan dicopot dalam reshuffle kali ini. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait siapa saja yang akan digantikan. (***)
