JAKARTA — Penanganan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat dukungan dengan menyalurkan bantuan kebutuhan dasar sekaligus melakukan pendataan terhadap sektor perikanan yang terdampak bencana.
Bantuan tersebut dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini dilakukan agar bantuan yang dikirim benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan KKP akan terus mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Itu kita poskan di KKP,” kata Trenggono, Selasa (25/8/2026)
Menurut dia, Satgas Tanggap Bencana KKP juga terus berkoordinasi dengan wilayah terdampak untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak.
“Ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana, kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” ujarnya.
Bantuan KKP Beragam, dari Popok hingga Perlengkapan Rumah Tangga
Juru Bicara KKP Ayu Rahmawati mengatakan proses pemantauan dan koordinasi masih berlangsung. Satgas tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan assessment dan validasi data di lapangan.
“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.
Secara keseluruhan, bantuan KKP dikirim secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Pada 22 Agustus 2026, misalnya, bantuan natura Tahap III telah diserahterimakan KKP kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.05 WIB.
Bantuan tersebut terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, serta 624 sachet deterjen.
KKP juga mengirim pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, hingga peralatan memasak dan makan seperti panci, piring plastik, serta sendok stainless.
Data Nelayan dan Kerusakan Fasilitas Terus Diperbarui
Selain bantuan kebutuhan dasar, Satgas Tanggap Bencana KKP juga fokus mendata dampak gempa terhadap masyarakat dan sektor kelautan serta perikanan.
“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” kata Ayu.
Pemeriksaan teknis juga diprioritaskan terhadap fasilitas perikanan yang terdampak, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok.
Pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk memastikan fasilitas yang masih aman dapat segera kembali digunakan oleh masyarakat. Dengan begitu, aktivitas ekonomi nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah terdampak dapat berangsur pulih.
Berdasarkan identifikasi hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak ada pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.
Donasi KKP Tembus Rp920 Juta
Dukungan KKP terhadap korban gempa NTT juga datang dari penggalangan donasi. Hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp920 juta.
Dari dana tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk membeli paket bantuan sembako melalui Kendari. Sementara itu, Rp48,66 juta digunakan untuk pengadaan paket bantuan melalui posko pusat.
Dengan demikian, dana yang masih tersedia mencapai sekitar Rp767,06 juta.
KKP memastikan pengelolaan bantuan dan donasi dilakukan secara transparan. Penyaluran akan terus disesuaikan dengan hasil assessment kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait juga akan terus dilakukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan efektif.
Bagi KKP, dukungan tersebut tidak berhenti pada pengiriman bantuan logistik. Pendataan kerusakan, pemulihan fasilitas perikanan, serta validasi dampak terhadap nelayan dan pelaku usaha menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat NTT setelah bencana.
Penulis : lazir
Editor : ameri
