JAKARTA – Pemerintah terus mengebut persiapan program Sekolah Rakyat, inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menyasar pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan vokasional. Salah satu langkah konkret dilakukan lewat kolaborasi dua kementerian kunci: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat dengan mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola kementeriannya, baik pusat maupun yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Ini adalah kolaborasi strategis yang diarahkan langsung oleh Presiden. BLK milik Kemnaker akan dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan belajar dalam program Sekolah Rakyat,” ujar Yassierli saat menerima Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah langkah revolusioner Presiden Prabowo dalam memberikan akses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat miskin ekstrem yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program ini sudah memasuki tahap awal dengan pembukaan Sekolah Rakyat di 100 titik di seluruh Indonesia. Sebanyak hampir 10.000 siswa telah terdaftar, dan seluruh perangkat seperti guru, tenaga kependidikan, hingga kepala sekolah sudah direkrut dan siap bertugas.
“Selanjutnya, atas arahan Presiden, kami berdua akan memperluas jangkauan Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026. Untuk itu, kita manfaatkan fasilitas BLK sebagai lokasi pembelajaran,” terang Saifullah.
Ia menambahkan bahwa dari hasil diskusi dengan Kemnaker, telah diidentifikasi 41 BLK yang siap digunakan dalam fase awal pengembangan. Selain itu, beberapa BLK milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat.
Untuk memastikan kesiapan, kolaborasi lintas kementerian ini akan dilanjutkan dengan dua langkah utama. Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan verifikasi teknis terhadap kondisi sarana dan prasarana BLK yang akan digunakan. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan merancang kurikulum berbasis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan minat peserta didik.
“Target kami, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya punya ijazah, tapi juga punya skill yang bisa langsung dimanfaatkan di dunia kerja. Kurikulumnya akan disusun sesuai standar Kemnaker,” tegas Saifullah.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem nasional yang saat ini masih menyentuh jutaan jiwa. Pemerintah menargetkan perluasan program hingga mencakup ribuan peserta baru dalam dua tahun ke depan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
