JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan bagi ribuan sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Langkah tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, relokasi satuan pendidikan, hingga pemberian berbagai bantuan bagi guru dan peserta didik terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan dampak bencana.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti, Kamis (18/6/2026)
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 9 Juni 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana hidrometeorologi. Meski demikian, seluruh sekolah yang terdampak kini telah kembali melaksanakan proses pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi asal. Sementara itu, 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih menggunakan tenda sebagai tempat belajar, dan tujuh sekolah lainnya menumpang di sekolah atau bangunan publik.
Kemendikdasmen menargetkan seluruh peserta didik sudah dapat belajar di tempat yang lebih layak pada awal tahun ajaran baru 2026/2027.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” kata Abdul Mu’ti.
Untuk mempercepat pemulihan pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun. Dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun serta penyaluran tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan 35 ribu paket school kit, 169 unit tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta bantuan dana operasional pendidikan darurat untuk 1.650 sekolah.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” jelasnya.
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi, sedangkan 1.639 sekolah memerlukan dukungan sarana pendidikan tambahan. Hingga kini, sebanyak 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai mencapai Rp3,001 triliun.
Kemendikdasmen mencatat dana tahap pertama telah disalurkan kepada 3.034 sekolah dengan nilai Rp2,050 triliun. Sementara itu, 86 sekolah lainnya masih dalam proses pencairan dana senilai Rp41,7 miliar.
Di sisi lain, pembangunan ruang kelas darurat juga terus dikebut. Dari target 310 unit ruang kelas darurat yang akan dibangun di 88 satuan pendidikan, sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebanyak 40 unit masih dalam tahap pembangunan, sedangkan sisanya sedang memasuki proses perencanaan.
Pemerintah juga menghadapi tantangan relokasi bagi 97 satuan pendidikan yang berada di kawasan rawan dan tidak lagi aman digunakan untuk aktivitas belajar. Untuk itu, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah terus mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman serta memiliki legalitas yang jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti.
Seiring dengan pulihnya layanan pendidikan di wilayah terdampak, Kemendikdasmen memastikan pengawalan terhadap program revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, dan penyaluran bantuan akan terus dilakukan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh peserta didik memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
