JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan Uji Terap Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang menengah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif. Program ini menjadi bagian dari strategi besar dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, terutama bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses sekolah formal karena kendala geografis, sosial, maupun ekonomi.
Peluncuran ini dilakukan di Ruang Graha Utama, Gedung A, Kemendikdasmen, Jakarta, oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, didampingi Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, di Ruang Graha Utama, Gedung A Lt. 3, Kantor Kemendikdasmen, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Kams (7/8/2025).
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Tatang, Pak Dirjen Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, serta seluruh jajaran yang telah meluncurkan Program Pendidikan Jarak Jauh ini. Ini adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan,” kata Mu’ti dalam sambutannya.
Menurut Mu’ti, pendidikan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia menekankan pentingnya membuka akses seluas-luasnya agar setiap anak Indonesia bisa belajar di mana saja dan kapan saja, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berada di luar negeri seperti di Malaysia.
“Saya ingat saat pertama kali diundang oleh Komisi X DPR RI untuk membahas masalah pemerataan akses pendidikan. Waktu itu saya sampaikan pentingnya memperkuat bukan hanya schooling tapi juga learning, yaitu memperbanyak dan mempermudah kesempatan anak-anak kita untuk belajar,” ujar Mu’ti.
Uji terap PJJ ini akan dilakukan pertama kali di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, yang selama ini menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Sebanyak 100 siswa akan menjadi peserta awal, berkolaborasi dengan SMA Negeri 2 Padalarang sebagai sekolah pengampu, serta Universitas Terbuka (UT) dan SEAMOLEC untuk pengembangan konten dan teknologi.
Menurut Direktur PKPLK Kemendikdasmen, pemilihan SIKK sebagai lokasi uji coba mempertimbangkan besarnya jumlah anak-anak Indonesia yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan formal di Malaysia, serta terbatasnya kapasitas sekolah formal di wilayah tersebut.
“Sebagian besar anak-anak ini belajar di Community Learning Center (CLC) karena tidak bisa masuk ke sekolah reguler. Dengan PJJ, kita membuka peluang mereka mendapatkan layanan pendidikan menengah secara fleksibel dan tetap bermutu,” ujar perwakilan PKPLK dalam laporannya.
Menteri Abdul Mu’ti menambahkan bahwa PJJ bukan sekadar solusi teknis, melainkan solusi strategis. Menurutnya, teknologi dapat menjembatani hambatan geografis dan waktu yang selama ini menjadi alasan banyak anak Indonesia putus sekolah.
“Teknologi itu menjadi alat, bukan pengganti guru. Tapi ia memungkinkan anak-anak belajar kapan pun, bahkan sambil bekerja atau membantu orang tua,” kata Mu’ti. Ia menggambarkan bagaimana anak-anak di Malaysia bisa tetap belajar meski sedang berada di ladang, selama memiliki akses terhadap modul belajar yang fleksibel, baik daring maupun unplugged.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam PJJ, yaitu: semangat belajar mandiri (learner self-direction), fleksibilitas belajar (learning flexibility), dan jaminan mutu (quality assurance).
“Pendidikan jarak jauh ini bukan pendidikan asal-asalan. Kita sudah menyusun standar mutunya. Anak-anak yang belajar lewat PJJ tetap harus mendapat pengakuan yang sama seperti yang belajar di sekolah formal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Direktorat Pendidikan Vokasi PKPLK dengan Universitas Terbuka sebagai mitra pelaksana PJJ.
Ke depan, program ini ditargetkan bisa direplikasi di 34 satuan pendidikan di seluruh provinsi mulai 2026, dengan jumlah murid minimal 100 per provinsi. Artinya, pada 2027 diproyeksikan 3.400 siswa akan mengakses PJJ. Sementara pada 2028, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih proaktif menyelenggarakan PJJ untuk menjangkau lebih banyak anak yang tidak sekolah.
“Harapannya, pada akhir pemerintahan nanti, kita punya sistem pendidikan jarak jauh nasional yang mapan,” ujar perwakilan Kemendikdasmen.
Menteri Mu’ti juga mengungkapkan harapannya bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, termasuk dengan Menteri Pendidikan Malaysia yang disebut sebagai “besti”-nya, dapat mempermudah penyelarasan kebijakan pendidikan lintas negara, khususnya dalam memastikan anak-anak Indonesia di Malaysia bisa menempuh pendidikan hingga jenjang menengah.
“Anak-anak Indonesia di luar negeri tetaplah anak-anak merah putih. Mereka harus tetap punya akses pendidikan yang layak dan bermutu, serta tidak kehilangan identitas keindonesiaannya,” pungkas Mu’ti.
Penulis : lazir
Editor : ameri
