Jerry Nababan: Apresiasi Capaian Kinerja BPN Banten 2025, PTSL Hampir Tuntas

- Penulis

Rabu, 31 Desember 2025 - 20:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jerry Nababan. (dok. rentak.id)

Jerry Nababan. (dok. rentak.id)

JAKARTA – Advokat Jerry Nababan memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, beserta seluruh jajaran BPN se-Provinsi Banten sepanjang tahun 2025. Menurutnya, capaian program dan kinerja yang diraih dinilai berjalan optimal dan menunjukkan komitmen kuat dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

“Saya mengapresiasi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Bapak Harison Mocodompis, atas capaian kinerja jajaran BPN se-Provinsi Banten sepanjang tahun 2025,” ujar Jerry Nababan, Rabu (31/12/2025).

Jerry menyampaikan, hampir seluruh target program dan kegiatan yang direncanakan pada 2025 berhasil direalisasikan. Salah satu capaian utama adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mendekati 100 persen. Saat ini, tersisa sekitar 7 persen bidang tanah yang masih dalam proses penyelesaian di sejumlah kabupaten dan kota.

Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Harison Mocodompis yang menyebutkan bahwa kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. “Alhamdulillah, jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten hampir merampungkan seluruh target kegiatan dan program tahun 2025. Capaian PTSL hampir 100 persen, realisasi anggaran sudah mencapai 98 persen dan diperkirakan dapat menembus 99 persen hingga akhir tahun,” kata Harison.

Dalam kesempatan itu, Harison juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung kinerja ATR/BPN di Provinsi Banten, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, aparat penegak hukum, media, hingga masyarakat. “Kinerja yang kami capai tentu tidak lepas dari peran serta dan dukungan semua pihak. Harapan kami, capaian ini dapat berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Harison menjelaskan bahwa tunggakan layanan pertanahan saat ini tersisa sekitar 13 persen dan terus dikejar penyelesaiannya. Ia menegaskan, seluruh Kantor Pertanahan kabupaten dan kota di Provinsi Banten berada dalam kondisi siaga penuh hingga 31 Desember 2025, bahkan berlanjut sampai awal tahun 2026, guna memastikan seluruh layanan masyarakat yang masih berproses dapat diselesaikan secara optimal.

Harison juga mengimbau masyarakat agar membiasakan diri mengurus layanan pertanahan secara langsung ke kantor pertanahan tanpa menggunakan perantara. Menurutnya, akses layanan dan informasi kini semakin mudah, baik melalui loket pelayanan maupun melalui aplikasi dan kanal resmi Kementerian ATR/BPN.

“Masyarakat kami dorong untuk mempelajari terlebih dahulu persyaratan layanan melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau sumber resmi lainnya sebelum datang ke kantor pertanahan, agar proses pelayanan tidak terhambat karena kekurangan berkas,” jelasnya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas dalam proses layanan pertanahan dengan tidak memberikan biaya di luar ketentuan resmi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kami berkomitmen menjaga pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik pungutan liar. Jika bisa diurus sendiri, silakan diurus sendiri sesuai ketentuan,” tegas Harison.

Menutup pernyataannya, Harison menegaskan komitmen Kanwil BPN Provinsi Banten untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2026 melalui perencanaan yang lebih baik, demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banten.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Penataan Pulau Penyengat Kian Digenjot, Destinasi Wisata Budaya Melayu di Kepri Makin Tertata
Ikan Sapu-Sapu Sebaiknya Diolah Jadi Pupuk, Bukan Dikubur Hidup-hidup
Penangkapan Udang dengan JHUB di Merauke Diatur Ketat, Ini Penjelasan KKP
Kenaikan Harga Energi Picu Risiko Penyimpangan, FKBI Minta Pengawasan Diperketat
Proyek Rp9,56 Miliar Hampir Rampung, Madrasah di Papua Segera Lebih Layak
AHY Tinjau Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja–Solo, Dorong Pemerataan Pembangunan di DIY
Nusron Wahid Tekankan Pelayanan ATR/BPN Harus Pro Rakyat, Jangan Persulit Masyarakat di Riau
KSPI Apresiasi UU PPRT, Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Lebih Transparan

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 06:46 WIB

Penataan Pulau Penyengat Kian Digenjot, Destinasi Wisata Budaya Melayu di Kepri Makin Tertata

Minggu, 26 April 2026 - 08:47 WIB

Ikan Sapu-Sapu Sebaiknya Diolah Jadi Pupuk, Bukan Dikubur Hidup-hidup

Minggu, 26 April 2026 - 08:33 WIB

Penangkapan Udang dengan JHUB di Merauke Diatur Ketat, Ini Penjelasan KKP

Sabtu, 25 April 2026 - 08:20 WIB

Kenaikan Harga Energi Picu Risiko Penyimpangan, FKBI Minta Pengawasan Diperketat

Sabtu, 25 April 2026 - 07:44 WIB

Proyek Rp9,56 Miliar Hampir Rampung, Madrasah di Papua Segera Lebih Layak

Berita Terbaru