JAKARTA – Menjelang bulan suci Ramadhan, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk Minyakkita terus bertahan di angka tinggi.
Ramadhan kerap menjadi “pintu masuk” bagi kenaikan harga barang, dan tidak sedikit yang akhirnya tak pernah turun kembali.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan harga ini.
“Ini bukan hanya soal Ramadhan, tapi momentum ini sering dimanfaatkan sebagai alasan untuk menaikkan harga barang secara keseluruhan. Bahkan banyak harga yang setelah naik, tidak pernah turun lagi. Ini membebani masyarakat, terutama mereka yang penghasilannya pas-pasan,” kata Nasim Khan, Sabtu (25/1/2025).
Sudah hampir delapan bulan, harga Minyakkita tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Data Badan Pusat Statistik mencatat, harga rata-rata nasional Minyakkita pada pekan ketiga Januari 2025 mencapai Rp 17.502 per liter.
Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 23 Januari 2025 mencatat harga rata-rata nasional Minyakkita sebesar Rp 17.400 per liter.
“Kebutuhan masyarakat biasanya melonjak selama Ramadhan. Jika harga Minyakkita yang menjadi kebutuhan pokok terus naik, ini jelas akan semakin menyulitkan mereka. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga,” tegas Nasim.
Kenaikan harga Minyakkita, yang dimulai sejak Juni 2024 dengan lonjakan 7,41 persen, tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga melanda kota-kota besar di Indonesia.
“Bahkan di kota-kota seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pun harga Minyakkita terus naik. Ini menjadi bukti bahwa masalah ini tidak sederhana,” lanjutnya.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Nasim meninjau langsung pasar-pasar dan berdialog dengan para pedagang serta pembeli Minyakkita. “Banyak yang mengeluhkan harga Minyakkita yang belum turun. Bahkan di beberapa tempat, harganya bisa mencapai Rp 19 ribu per liter,” ungkapnya.
Nasim juga menekankan bahwa pemerintah harus tegas menegakkan aturan terkait harga eceran Minyakkita. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, harga eceran harus mengikuti batas yang telah ditetapkan.
“Pemerintah perlu melakukan inspeksi menyeluruh, mulai dari distributor hingga ke toko kelontong. Kita juga perlu duduk bersama untuk membahas akar masalahnya, apakah ini karena sistem distribusi, regulasi yang kurang efektif, atau faktor lainnya. Pekan depan, Komisi VI akan memanggil Kementerian Perdagangan untuk rapat dengar pendapat. Saya berharap kita bisa menemukan solusi konkret,” pungkasnya.
Nasim menambahkan, pemerintah harus berkomitmen memastikan kenaikan harga tidak terus-menerus dibiarkan.
“Kalau tidak dikendalikan, pola ini akan berulang setiap tahun, dan akhirnya harga-harga pokok jadi semakin sulit dijangkau oleh masyarakat,” tutupnya. ***
Penulis : lazir
Editor : ameri
