BOGOR – Fenomena perubahan sikap dan retorika politik yang kerap muncul di ruang publik dinilai bukan sekadar dinamika biasa. Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sumatra Utara, Iskandar Zulkarnain, menyebut praktik tersebut kini berkembang menjadi strategi komunikasi yang sengaja digunakan demi menjaga legitimasi kekuasaan di tengah persaingan politik yang semakin kompleks.
Pandangan itu disampaikan Iskandar dalam simposium Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di Bogor, Jawa Barat, Kamis, (7/5/2026).
Dalam presentasinya yang berjudul “Komunikasi Bunglon dalam Politik Modern: Kemunafikan sebagai Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Legitimasi Kekuasaan”, ia menjelaskan bahwa komunikasi politik memainkan peran besar dalam membangun dukungan publik melalui pembentukan narasi dan persepsi masyarakat.
“Komunikasi politik tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga membangun legitimasi kekuasaan melalui narasi yang dapat diterima publik,” ujar Iskandar.
Iskandar menyebut, praktik politik modern kerap memperlihatkan jarak antara retorika moral dengan tindakan politik yang nyata. Kondisi itulah yang melahirkan fenomena political hypocrisy atau kemunafikan politik.
Iskandar menjelaskan, salah satu bentuk yang paling terlihat adalah “komunikasi bunglon”, yakni strategi menyesuaikan pesan politik kepada kelompok audiens yang berbeda demi mempertahankan dukungan politik.
“Strategi ini muncul sebagai respons terhadap tekanan multi-kepentingan dan persaingan politik dalam sistem demokrasi modern,” katanya.
Dalam model konseptual yang dipaparkannya, komunikasi bunglon menghasilkan retorika moral yang adaptif dan memengaruhi cara publik menilai konsistensi seorang politisi atau penguasa. Dampaknya bisa berbeda-beda, mulai dari memperkuat legitimasi kekuasaan dan stabilitas demokrasi, hingga memunculkan sinisme politik dan kemunduran demokrasi (democratic backsliding).
Ia menambahkan, praktik komunikasi bunglon sering dilakukan melalui strategic ambiguity, komunikasi digital yang ditargetkan pada kelompok tertentu, hingga perubahan retorika sesuai kepentingan politik yang sedang berkembang.
“Strategi ini bersifat adaptif karena politik modern menghadapi audiens yang sangat beragam,” ucapnya.
Meski demikian, Iskandar mengingatkan bahwa kemunafikan politik merupakan “pedang bermata dua”. Di satu sisi, strategi tersebut dapat membantu menciptakan kompromi politik, mengurangi konflik, dan menjaga kohesi sosial. Namun jika dilakukan secara berlebihan, dampaknya justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Ketika publik melihat adanya inkonsistensi dan manipulasi politik secara terus-menerus, maka kepercayaan terhadap institusi demokrasi bisa menurun,” jelasnya.
Menurut Iskandar, masyarakat masih dapat mentoleransi praktik semacam itu apabila pemerintah dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi publik. Karena itu, transparansi politik, akuntabilitas publik, serta pengawasan media dan masyarakat sipil menjadi elemen penting untuk mencegah manipulasi politik yang berlebihan.
Di akhir paparannya, Iskandar menegaskan bahwa komunikasi bunglon memang menjadi strategi adaptif dalam masyarakat yang plural. Namun, jika jurang antara retorika dan praktik politik semakin lebar, legitimasi kekuasaan pada akhirnya akan melemah seiring turunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Penulis : lazir
Editor : ameri
