Hukum | Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:29 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan serupa.
Pendidikan | Kamis, 7 Mei 2026 - 19:55 WIB
Iskandar menyebut, praktik politik modern kerap memperlihatkan jarak antara retorika moral dengan tindakan politik yang nyata. Kondisi itulah yang melahirkan fenomena political hypocrisy atau kemunafikan politik.
Hukum | Senin, 9 Februari 2026 - 15:14 WIB
Gugatan itu diajukan oleh Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia (YPID). Kuasa Hukum penggugat, Handi D. Sella dan Farah Fahmi Namakule menyebut isi gugatan berkaitan pengangkatan Hakim MK Adies Kadir dianggap menyalahi prosedur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Hukum | Jumat, 6 Februari 2026 - 07:36 WIB
Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam forum kongres yang digelar di Balai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Jakarta, Rabu (5/2/2026).
Nasional | Kamis, 15 Januari 2026 - 12:12 WIB
“UUD 1945 memang sudah empat kali diamandemen, tetapi Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara dan menjadi roh bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inilah esensi demokrasi kita,” ujar Misbakhun, Kamis (15/1/2025).
Parlemen | Rabu, 7 Januari 2026 - 12:18 WIB
“Langkah Istana sudah tepat. Polri harus segera melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap teror yang dialami para influencer. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik intimidasi,” kata Abdullah, Rabu (7/1/2026).
Opini | Selasa, 9 September 2025 - 08:42 WIB
Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia selalu hadir pada momen krisis nasional. Gerakan 1966 berhasil menggeser kekuasaan, sementara Reformasi 1998 menumbangkan rezim otoriter yang mapan. Namun, sebagaimana ditulis (Mardianti 2022) , kelemahan mendasar gerakan mahasiswa adalah ketiadaan visi jangka panjang, akibatnya energi besar itu sering diambil alih oleh elit politik
Hukum | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 20:36 WIB
“Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pengayom, bukan justru pelaku kekerasan terhadap rakyat,” tegas Wanda Parulian Lubis dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).
Politik | Kamis, 2 Januari 2025 - 20:22 WIB
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Putusan ini menjadi babak…
Ragam | Sabtu, 3 Februari 2024 - 04:34 WIB
RENTAK.ID – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dari berbagai kampus ternama…