JAKARTA – Upaya menekan banjir tahunan di Jakarta terus dikebut pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan normalisasi Sungai Ciliwung yang progres pengerjaannya telah menembus lebih dari separuh target, di tengah tantangan pembebasan lahan dan persoalan sampah yang masih membayangi kawasan bantaran sungai.
Hingga awal Mei 2026, proyek tersebut telah mencapai sekitar 17 kilometer atau lebih dari separuh target total sepanjang 33 kilometer yang direncanakan.
Perkembangan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau Inlet Sodetan Kali Ciliwung di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2026).
“Pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai saat ini sudah mencapai 17 kilometer. Masih ada sekitar 16 kilometer lagi yang harus segera kita tuntaskan agar sistem pengendalian banjir bisa berjalan optimal,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, Sungai Ciliwung memiliki panjang sekitar 109 kilometer dengan daerah aliran sungai (DAS) seluas 521 kilometer persegi yang membentang dari wilayah hulu hingga hilir Jakarta. Saat ini, di sejumlah titik kritis, lebar sungai masih berkisar 15 hingga 25 meter dengan kapasitas tampung sekitar 200 meter kubik per detik.
Pemerintah pun menargetkan pelebaran badan sungai hingga 35 sampai 50 meter agar kapasitas aliran meningkat menjadi sekitar 570 meter kubik per detik.
“Normalisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya pengerukan sungai, tetapi juga pembangunan tanggul setinggi empat sampai lima meter agar risiko banjir bisa benar-benar ditekan,” kata AHY.
Meski begitu, proses normalisasi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembebasan lahan di kawasan bantaran sungai. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan kendala tersebut membuat target penyelesaian proyek bergeser dari semula 2027 menjadi sekitar 2028 hingga 2029.
“Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, lahannya masih belum bebas sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana,” ujarnya.
Selain persoalan pembebasan lahan, pemerintah juga menyoroti tingginya pencemaran sampah di aliran Sungai Ciliwung. Berdasarkan kajian penanganan sampah sungai, volume sampah di kawasan aliran Ciliwung diperkirakan mencapai 600 hingga 700 ton per hari yang tersebar di sejumlah titik rawan.
Menanggapi kondisi tersebut, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya menegaskan bahwa penanganan Sungai Ciliwung tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik semata.
“Normalisasi Ciliwung tidak cukup jika hanya bergantung pada pembangunan tanggul dan pengerukan sungai. Dibutuhkan penguatan pengawasan kawasan bantaran, penanganan sampah berbasis teknologi, serta keterlibatan masyarakat agar pengendalian banjir bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Sigit.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah berbasis Waste-to-Energy (WtE) sebagai solusi pendukung untuk mengurangi beban sampah di kawasan aliran sungai. Salah satu teknologi yang dipertimbangkan adalah MOTAH Incinerator buatan dalam negeri yang dinilai mampu menjadi solusi jangka pendek karena dapat ditempatkan langsung di titik-titik kritis bantaran sungai dengan kebutuhan lahan minimal serta kapasitas pembakaran mencapai 500 hingga 1.000 kilogram per jam.
Menurut Sigit, keberhasilan normalisasi Sungai Ciliwung pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
Penulis : lazir
Editor : ameri
